PURWOKERTO – Peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026), diwarnai aksi damai puluhan nasabah Bank Mandiri Taspen Cabang Purwokerto. Mereka tabur bunga di Makam Ragasemangsang, kompleks Alun-alun Purwokerto, lalu bergerak ke kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto.
Aksi mulai sekitar pukul 08.30 WIB. Tabur bunga jadi bentuk penghormatan kepada pahlawan sekaligus simbol perjuangan mereka. Setelah itu, massa membentangkan spanduk berisi tuntutan dan kekecewaan di depan kantor OJK Purwokerto.
Inti tuntutan mereka: hentikan pemotongan angsuran kredit dan bekukan rekening yang selama ini dipakai untuk memotong angsuran tersebut.
“Kami Hanya Minta Keadilan”
Perwakilan nasabah, Giri Sudewo, menegaskan tuntutan mereka punya dasar hukum jelas. OJK, katanya, punya kewenangan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, hingga perlindungan konsumen sesuai UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang diubah lewat UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK.
Ada pula POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta POJK Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.
“Kami meminta agar penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan berkeadilan. OJK tidak hanya memberikan jawaban normatif seperti menjalankan SOP atau meminta masyarakat menghormati proses hukum, tetapi juga menunjukkan langkah pengawasan dan perlindungan konsumen secara konkret,” harap Giri.
Mereka juga meminta pengungkapan perkara tak hanya mengandalkan dokumen administratif. OJK dan aparat penegak hukum diminta mendalami seluruh fakta: keterangan korban, aliran dana, komunikasi, kronologi, pola transaksi, hingga keterkaitan pihak-pihak yang diduga terlibat.
Suara Para Pensiunan
Bima Nugraha, pensiunan Kementerian Kebudayaan Pusat Jakarta, mengaku berharap menikmati masa pensiun dengan damai di Purwokerto. Harapan itu buyar.
“Saya berharap pensiun damai di Purwokerto, ternyata harapan kami semua melenceng karena mandatitas bank,” ujarnya.
Bima mempertanyakan apakah penanganan pengaduan oleh OJK Purwokerto selama ini sudah profesional, objektif, independen, dan sesuai kewenangan. Menurut dia, sejumlah rekan yang pernah menyampaikan pengaduan mendapat jawaban yang cenderung seragam dan justru menyerupai penjelasan pihak Bank Mandiri Taspen sebagai pihak yang dipersoalkan.
“Jadi tidak ada pembelaan kepada konsumen, tapi hanya prosedural,” katanya.
Ia menegaskan tak ingin berspekulasi atau menuduh adanya kepentingan tertentu. Namun, kondisi itu memunculkan pertanyaan yang layak dijawab terbuka: apakah pengaduan korban ditindaklanjuti sungguh-sungguh, apakah seluruh fakta dan bukti diperiksa independen, apakah ada kendala kewenangan, kapasitas, atau koordinasi, serta apakah ada potensi konflik kepentingan yang perlu diperiksa.
“Semoga OJK dapat melakukan evaluasi dan memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan,” harap Bima.
Sementara itu, Prihartono menyoroti pentingnya sinkronisasi OJK Pusat dan OJK Purwokerto. Jika OJK Pusat telah menyampaikan adanya dugaan tindak pidana di sektor perbankan, penanganan di daerah harus sejalan dengan arahan tersebut.
Para korban menyatakan siap memberikan data, dokumen, kronologi, dan informasi lain yang dibutuhkan untuk membantu pemeriksaan.
Minta Hak Pensiunan Dipulihkan
Agus Riyanto menegaskan para pensiunan meminta kejelasan status kredit dan penghentian pemotongan angsuran bila hasil pemeriksaan membuktikan kredit terkait tindak pidana atau penyimpangan yang merugikan korban.
“Mereka menilai para pensiunan tidak seharusnya terus menanggung beban pembayaran atas persoalan yang bukan merupakan kesalahan mereka,” kata Agus.
Korban juga meminta transparansi perkembangan penanganan pengaduan, perlindungan dari intimidasi dan tekanan, serta kepastian langkah konkret, unit kerja yang bertanggung jawab, koordinasi OJK Pusat dan daerah, hingga target waktu penyelesaian.
Giri menutup dengan menegaskan perjuangan ini bukan sekadar mencari siapa yang harus dipersalahkan. “Kami memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan pemulihan hak,” tegasnya.
Aksi Damai Penuh Kasih Sayang
Kuasa hukum nasabah, H Djoko Susanto, SH, mengatakan aksi sengaja dikemas damai dan mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Menurutnya, penyelesaian masalah harus dilakukan dengan semangat cinta dan kasih sayang.
“Ini aksi damai yang sejuk, karena penyelesaian segala masalah di masyarakat harus dengan semangat cinta dan kasih sayang. Bukan berarti kami tidak berani melakukan aksi yang lebih berat, tetapi memang bukan itu yang kami harapkan,” kata Djoko.
Djoko menyebut ada dua tuntutan utama: pertama, meminta pemblokiran rekening tempat pemotongan angsuran; kedua, meminta kredit dihentikan atau diputihkan agar para nasabah bisa kembali menjalani hidup normal sebagai pensiunan.
Berdasarkan data pengaduan yang diterima Klinik Hukum Peradi SAI hingga 9 November 2026, jumlah nasabah yang mengadukan persoalan ini mencapai 165 orang. Dua di antaranya telah meninggal dunia.
“Berdasarkan penghitungan manual, total nilai kerugian yang dilaporkan para nasabah diperkirakan mendekati Rp49 miliar,” ujar Djoko.
Respons OJK Purwokerto
Kepala OJK Purwokerto, Dinavia Tri Riandari, menegaskan pihaknya tidak tinggal diam dan tidak lepas tangan. OJK, katanya, tetap menjalankan wewenang mengawasi industri jasa keuangan dan melindungi konsumen sesuai undang-undang.
“Kami juga berproses. Ada pengawasan dalam industri jasa keuangan terhadap pengawasan prudential dan ada pengawasan market conduct. Dua-duanya berproses,” kata Dinavia.
Ia menyebut pengaduan yang telah disampaikan ke OJK Pusat juga ditindaklanjuti. Prosesnya sedang berjalan, termasuk meneliti dugaan yang disampaikan pihak-pihak terkait oleh pengawas Bank Mandiri Pusat.
Terkait mekanisme koordinasi, Dinavia memastikan semuanya berjalan sesuai kewenangan. “Yang jelas tidak tinggal diam, semuanya ada proses. Baik prudential maupun dari sisi market conduct nanti juga akan ada hasilnya,” ujarnya.
Saat ditanya kapan hasilnya keluar, Dinavia belum bisa memastikan. “Tidak bisa juga kita sekarang, karena akan ditindaklanjuti bersama. Mekanismenya koordinasi dan komunikasi,” katanya.
Aksi pun ditutup. Para nasabah mengaku lega bisa menyampaikan unek-unek langsung. (redaksi)
