Angga Saputra
Industri media hari ini menghadapi tiga persoalan mendasar yang tidak bisa lagi dipandang sebagai tantangan biasa.
Pertama, bagaimana media mendapatkan uang, bukan semata-mata untuk mengejar keuntungan, melainkan sekadar agar tetap bertahan hidup. Biaya operasional terus berjalan, wartawan harus bekerja, berita harus diproduksi, dan publik membutuhkan informasi. Namun, idealisme jurnalistik tidak selalu berjalan beriringan dengan kemampuan finansial perusahaan media. Tidak sedikit media yang harus berjuang keras hanya untuk memastikan esok hari mereka masih bisa mengunggah berita.
Kedua, bagaimana mengembangkan audiens di tengah menurunnya kepercayaan publik dan semakin ketatnya persaingan di internet. Informasi datang tanpa henti dari berbagai arah. Berita jurnalistik bersaing dengan konten hiburan, opini personal, kabar yang belum terverifikasi, hingga disinformasi. Kecepatan menjadi tuntutan, tetapi akurasi tetap menjadi kewajiban. Media dituntut hadir di tengah keramaian, tanpa kehilangan tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang benar dan berimbang.
Ketiga, rendahnya posisi tawar media di hadapan perusahaan teknologi raksasa atau big tech, seperti Google, Meta, dan TikTok. Platform-platform tersebut menjadi pintu masuk penting bagi masyarakat untuk menemukan informasi. Namun, ketergantungan pada algoritma, distribusi konten, dan perubahan kebijakan platform membuat jangkauan media bisa berubah sewaktu-waktu. Media memproduksi berita, tetapi kendali atas distribusi dan perhatian audiens tidak sepenuhnya berada di tangan media itu sendiri.
Tiga persoalan tersebut sudah cukup berat. Namun, terutama bagi media alternatif dan pemberdayaan seperti kami, tantangannya tidak berhenti pada urusan bisnis, teknologi, dan perebutan audiens.
Ada persoalan yang lebih mendasar: bagaimana menjaga kemerdekaan pers ketika kekuasaan aparat dan pendekatan keamanan semakin kuat dalam kehidupan publik.
Media tidak hanya berhadapan dengan pertanyaan tentang siapa yang akan membayar biaya operasionalnya. Media juga harus terus mempertanyakan apakah ruang untuk mengawasi kekuasaan masih cukup terbuka, apakah kritik dapat disampaikan tanpa intimidasi, dan apakah jurnalis dapat bekerja tanpa tekanan ketika memberitakan persoalan yang menyangkut kepentingan publik.
Dalam negara demokrasi, aparat memiliki fungsi dan kewenangan yang diatur oleh hukum. Namun, kewenangan tersebut harus berjalan seiring dengan akuntabilitas, penghormatan terhadap hak warga negara, dan kebebasan pers. Kritik terhadap kebijakan atau tindakan pejabat tidak semestinya otomatis diperlakukan sebagai ancaman. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari mekanisme pengawasan yang diperlukan agar kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol.
Di titik inilah keberadaan media menjadi penting sekaligus rentan.
Media yang rapuh secara ekonomi akan lebih sulit mempertahankan independensinya. Ketika pemasukan terbatas, biaya liputan investigatif mahal, dan keberlangsungan usaha bergantung pada relasi dengan pihak-pihak berkepentingan, godaan untuk berkompromi bisa semakin besar. Ketergantungan pada platform digital juga berpotensi membuat media lebih sibuk mengejar angka kunjungan daripada memperdalam persoalan yang benar-benar penting bagi masyarakat.
Sementara itu, ketika ruang kritik menyempit, media menghadapi risiko kehilangan salah satu fungsi utamanya: menjadi pengawas kekuasaan.
Karena itu, persoalan industri media tidak cukup diselesaikan dengan mendorong perusahaan pers agar lebih kreatif mencari pendapatan, lebih aktif di media sosial, atau lebih piawai membaca algoritma. Semua itu penting, tetapi tidak memadai jika tidak disertai ekosistem yang menjamin kebebasan pers, perlindungan terhadap jurnalis, keterbukaan informasi publik, serta penghormatan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
Bagi media lokal dan alternatif, tantangan tersebut terasa lebih nyata. Sumber daya terbatas, jumlah personel tidak banyak, dan jangkauan pasar relatif sempit. Di sisi lain, persoalan yang harus diberitakan justru dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat: pelayanan publik, kebijakan anggaran, lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan, hingga dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Media lokal mungkin tidak memiliki kekuatan modal dan teknologi sebesar perusahaan media nasional. Namun, kedekatannya dengan warga memberikan peluang untuk menghadirkan perspektif yang sering luput dari perhatian. Nilai itu harus dipertahankan melalui kerja jurnalistik yang akurat, berimbang, berani, dan terbuka terhadap koreksi.
Pada akhirnya, media tidak boleh hanya bertanya bagaimana caranya bertahan hidup. Media juga harus bertanya, untuk apa ia bertahan hidup.
Jika keberlangsungan usaha dibayar dengan hilangnya independensi, media mungkin tetap terbit, tetapi kehilangan sebagian alasan mengapa ia dibutuhkan. Sebaliknya, idealisme tanpa tata kelola yang sehat juga dapat membuat media berhenti bekerja sebelum mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Tantangannya adalah menjaga keduanya tetap berjalan: membangun model bisnis yang masuk akal sekaligus mempertahankan integritas jurnalistik.
Sebab, pers yang merdeka bukan hanya kepentingan wartawan atau perusahaan media. Ia merupakan bagian dari hak masyarakat untuk mengetahui, memahami, dan mengawasi jalannya kekuasaan.
Ketika media kesulitan bertahan, yang dipertaruhkan bukan semata-mata keberadaan sebuah perusahaan. Yang ikut dipertaruhkan adalah ruang publik yang sehat, keberagaman informasi, dan kemampuan masyarakat untuk menguji klaim-klaim kekuasaan.
Media boleh kecil, modal boleh terbatas, dan teknologi boleh terus berubah. Namun, selama kepentingan publik masih menjadi pijakan, pers harus tetap memiliki keberanian untuk bertanya, memeriksa, dan menyampaikan apa yang perlu diketahui masyarakat.
Karena pers yang bertahan tanpa independensi hanyalah keberadaan fisik. Sementara pers yang merdeka, meskipun menghadapi keterbatasan, masih memiliki arti bagi demokrasi.
