BANYUMAS – Komisi IV DPRD Banyumas menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah dinas terkait dan BPJS Kesehatan Banyumas, membahas anggaran program Universal Health Coverage (UHC) yang terhenti karena ketiadaan anggaran. Padahal, pemerintah daerah sebelumnya menjamin setiap warga Banyumas bisa menerima pelayanan gratis dari rumah sakit hanya dengan membawa E-KTP.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV Dukha Ngasih Wasis itu dihadiri anggota komisi Dr. Henri Cristianto, Ito Pujorini, drg. Andrias Kartikosari, H. Mustofa, Andik Pegianto, dan Muchtar Nasir. Dari pihak OPD hadir Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BKAD, Kepala Bapperida, dan Kepala BPJS Kesehatan Banyumas.
“Kali ini rapat serius terkait UHC. Banyak peristiwa pasien pendarahan yang mengeluhkan ketika sudah dalam penanganan, mereka akhirnya pulang membawa sakit yang belum sembuh bahkan membutuhkan perawatan serius. Ini menyangkut nyawa,” tegas Dukha saat membuka rapat.
Menurut Dukha, pergeseran anggaran dalam anggaran perubahan seharusnya mempertimbangkan manfaat bagi masyarakat. Alokasi anggaran kesehatan untuk UHC yang seharusnya bisa mencakup hingga Desember 2026 ternyata terhenti pada September, dan alokasi yang tersedia tidak mencukupi.
Kekurangan anggaran untuk menopang program UHC hingga Desember 2026 mencapai sekitar Rp12 miliar. Dalam anggaran perubahan, alokasi anggaran hanya diberikan Rp. 6 Miliar.
Dukha menyoroti alokasi yang justru diprioritaskan untuk operasional Bus Trans Banyumas senilai Rp12 miliar agar bisa kembali beroperasi sampai akhir tahun.
“Apakah penumpang Bus Trans Banyumas ditentukan oleh desil 1 sampai 5? Tidak kan? Semua orang Banyumas tidak ingin menggunakan UHC, artinya mereka tak ingin sakit. Hari ini harapannya, yang terbaik bagaimana. Kalau mengacu desil, sekarang desil bolak-balik, berantakan, tidak bisa menjadi acuan,” tegasnya.
Sorotan Keaktifan Peserta dan Sinergi BPJS
Anggota Komisi IV, Dr. Henri Crhistianto, mempertanyakan kesiapan syarat keaktifan peserta untuk mempertahankan status non cut-off tahun depan. Menurutnya, capaian kepesertaan yang mencapai 98 persen relatif aman, namun tingkat keaktifan masih menjadi pekerjaan rumah.
“Apakah dengan cara seperti ini, tahun depan syarat keaktifan bisa terpenuhi untuk kembali menjadi non cut-off? Desil 1-5 kita bayar, 6-10 kita lepas, apakah keaktifan 81,5 persen tercapai? Kalau tidak tercapai, apakah kita bisa tetap ngotot untuk non cut-off?” ujarnya.
Henri juga menyoroti progres kerja sama dengan rumah sakit swasta melalui CSR yang disebut baru sebatas wacana. Ia mempertanyakan sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan, apakah hanya sebatas penagihan atau benar-benar mendorong masyarakat untuk mandiri.
“Jangan-jangan BPJS hanya bisa minta duit, tapi tidak pernah melakukan apa-apa. Ada tidak kegiatan yang mendorong masyarakat agar sukses mandiri?” katanya.
Ia pun meminta penjelasan rinci terkait angka Rp105 miliar yang disebut sebagai alokasi anggaran UHC, termasuk sumbernya dari APBD dan APBN. Henri juga mempertanyakan status keaktifan peserta yang memiliki tunggakan, apakah tetap dihitung non-aktif hingga lunas atau ada skema cicilan.
Keterbatasan Anggaran dan Opsi BAZNAS
Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB), Agus Anggraito, AP., M.Si.
menyampaikan bahwa saat pengaktifan kembali di lapangan, tunggakan yang terjadi melebihi perkiraan. Pihaknya belum bisa menyepakati dukungan BAZNAS untuk memback up kekurangan tersebut dan tengah mencari solusi kerja sama dengan BPJS atau pihak lain.
Sementara itu, Ketua BAZNAS Banyumas, Khasanatul Mufidah, mengaku pihaknya belum pernah mengetahui terkait program UHC. Meski demikian, ia bersepakat untuk ikut membantu kekurangan yang harus dicover meski jumlahnya sekitar Rp500 juta lebih.
Anggota dewan lain, Andik Pegianto, menegaskan bahwa dalam kondisi tidak normal ini, kebijakan BPJS harus memastikan layanan tetap ditangani. “Harus ada titik temu,” ujarnya.
Peningkatan Anggaran dan Skema Desil
Kepala Bapperida, Dedi Nur Hasan, menjelaskan bahwa alokasi anggaran 2026 mengalami peningkatan signifikan dibanding 2025. “Dari tahun 2025 sekitar Rp56 miliar, di tahun ini dengan tambahan-tambahan sudah Rp87 miliar. Angka yang cukup besar dan menaik hampir 35 persen dari tahun sebelumnya,” paparnya.
Namun, ia mengakui terdapat perbedaan data dengan BPJS yang harus ditata kelola kembali, termasuk data dari rumah sakit yang belum semuanya masuk.
Kepala BKAD Wahjoe Setya Edie menyampaikan bahwa program UHC memang sudah di cut-off. Total anggaran UHC pada 2026 mencapai kurang lebih Rp87 miliar. Pihaknya tetap menganggarkan tambahan kepesertaan sekitar seribu peserta baru setiap bulan.
“Kami tidak menutup pintu rapat-rapat, tapi masih bisa dibuka. Kebijakan ke depan memang harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kepesertaan yang dibiayai BPJS hanya untuk desil 1 sampai 5, sedangkan desil 6 sampai 10 tetap bisa dibiayai namun hanya untuk penyakit kronis atau penyakit yang membutuhkan perawatan rutin ke rumah sakit. Kebijakan ini diambil agar tepat sasaran dan tepat manfaat, karena selama ini banyak peserta sehat yang setiap bulan dibayari namun belum tentu berobat.
Suasana Rapat Memanas
Suasana rapat memanas karena penjelasan dari pihak OPD dinilai tidak memberikan keterangan jelas terkait kekurangan anggaran yang seharusnya sudah bisa dijalankan untuk Oktober hingga Desember. Padahal, kekurangan sekitar Rp12 miliar itu dinilai seharusnya bisa dicarikan solusi agar layanan UHC tetap berjalan hingga akhir tahun. Dr. Henri meminta agar rapat tidak dibuat guyon. Menurutnya, persoalan kesehatan bagi masyarakat Banyumas adalah hal penting yang harus segera diselesaikan.
Komitmen Bupati Sebelumnya
Sebelumnya, Pemkab Banyumas menyampaikan komitmennya dalam program UHC Non Cut-Off. Dalam rapat koordinasi di Pendopo Si Panji, Kamis (9/4/2026), Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono memberikan instruksi keras kepada seluruh fasilitas kesehatan.
“Tidak ada alasan lagi masyarakat yang tidak punya uang datang ke layanan kesehatan kemudian ditolak atau ditarik biaya. Cukup membawa E-KTP, layanan harus diberikan,” tegas Bupati Sadewo.
Kebijakan ini memastikan pasien dari kalangan kurang mampu bisa langsung mendapatkan jaminan kesehatan tanpa menunggu masa aktivasi yang lama. Pemkab Banyumas menggelontorkan dana Rp105 miliar dari APBD 2026 untuk menjamin keberlanjutan program UHC. Saat ini, kepesertaan JKN di Banyumas telah menembus angka 98 persen dengan tingkat keaktifan peserta di atas 80 persen.
Bupati Sadewo bahkan menyatakan siap menggunakan uang pribadi untuk membantu warga yang terkendala biaya berobat. “Tidak boleh ada warga Banyumas yang kesulitan mengakses layanan kesehatan hanya karena persoalan biaya atau status kepesertaan BPJS yang belum aktif,” tegasnya.
Angga Saputra
