JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) mempercepat pemutakhiran data penerima bantuan sosial (bansos) melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Melalui gerakan ini, masyarakat diajak berperan aktif dengan mendaftar sebagai Agen Perlinsos (Perlindungan Sosial).
Inisiatif tersebut mendapat apresiasi dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Wakil Ketua Komite III DPD RI Ahmad Syauqi Soeratno menilai gerakan ini perlu diperkuat dengan kejelasan pembagian peran antar tingkatan pemerintahan.
“Yang pertama tadi kita dukung konsepsi Gerakan Nasional Peduli Tetangga, cuman berkaca dari program ini Pak Menteri, mohon ya dibuatkan timeline-nya lah, kemudian apa yang kami harus lakukan, apa yang gubernur lakukan, apa yang bupati/wali kota lakukan, agar ketika warga bertanya itu ada kejelasan peran masing-masing,” kata Ahmad Syauqi dalam Rapat Kerja Komite III DPD RI bersama Kemensos dan Badan Pusat Statistik (BPS) RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Digitalisasi Bansos untuk Data Akurat
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan, digitalisasi bansos diharapkan membuat data semakin akurat dan program tepat sasaran. Melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga, seluruh masyarakat yang memerlukan perlindungan sosial, namun belum terdaftar, dapat masuk ke dalam data.
“Dan mudah-mudahan bisa mengundang banyak pihak untuk menjadi agen-agen perlindungan sosial. Jadi dengan adanya digitalisasi bansos ini, kita membuka kesempatan kepada setiap orang untuk menjadi agen-agen perlindungan sosial,” kata Gus Ipul.
Menurut Gus Ipul, keberadaan Agen Perlinsos penting karena tidak semua masyarakat atau penerima manfaat memiliki telepon pintar, literasi digital, atau keberanian untuk mendaftar.
“Maka kita butuh agen-agen, yang bisa membantu masyarakat luas untuk bisa membiasakan diri memanfaatkan kanal digital ini agar mereka bisa masuk data, maka itu saya mengundang kepada Bapak-Ibu sekalian para anggota DPD, mungkin juga lewat tenaga-tenaga ahlinya, bisa menjadi agen-agen Perlinsos,” ungkapnya.
Pendaftaran Agen Perlinsos dapat dilakukan melalui kanal website agent-perlinsos.kemensos.go.id. Agen Perlinsos bertugas membantu dan membimbing tetangga sekitar yang membutuhkan bansos.
“Tugasnya hanya membantu sebagai relawan, tidak menentukan seseorang bisa dapat bansos atau tidak, sebab yang akan menentukan dapat tidaknya itu adalah sistem. Sistem ini sudah terhubung dengan DTSEN,” ujarnya.
DTSEN Jadi Basis Data Tunggal
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, latar belakang pemerintah memerlukan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) adalah karena data yang tersedia sebelumnya berbeda-beda cakupan dan tersebar di berbagai kementerian/lembaga. Untuk kepentingan intervensi penargetan pemerintah, tidak ada satu data tunggal yang menjadi rujukan bersama.
Selain itu, pemerintah juga memerlukan data by name by address (BNBA) untuk lebih menjangkau dan memperoleh data yang akurat tentang kondisi masyarakat.
“Nah berlandaskan kepada itulah kemudian kami dan juga berbasis kepada arahan Bapak Presiden Prabowo, bahwa kami melakukan integrasi dari tiga jenis data besar yang selama ini tidak terintegrasi,” kata Amalia.
Menurut Amalia, DTSEN menjadi terobosan pemerintah saat ini, namun sebuah terobosan pasti memerlukan proses transisi. “Di mana DTSEN itu pada dasarnya adalah untuk menangkap realita di lapangan, kemudian ini nanti untuk penargetan, dan ini nantinya menjadi fondasi untuk pemerintah bisa memiliki data tunggal yang sama,” pungkasnya.
Gus Ipul Ajak Ribuan SDM PKH di Sulsel
Upaya serupa digulirkan di Makassar. Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengajak ribuan sumber daya manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH), operator data desa, dan pilar-pilar sosial se-Sulsel untuk memperkuat pemutakhiran data penerima bansos.
Melalui Agen Perlinsos, mereka diharapkan membantu masyarakat yang layak mendapatkan bansos agar tercatat dalam sistem.
“Bekerja itu harus dimulai dengan data yang akurat agar sasarannya tepat,” kata Gus Ipul dalam agenda Gerakan Nasional Peduli Tetangga untuk Perlindungan Sosial di Aula Arafah, Asrama Haji Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (15/9/2026).
Temuan KTP Dimanfaatkan untuk Judi Online
Perbaikan data juga menjadi perhatian khusus dalam penanganan temuan terkait judi online. Gus Ipul menjelaskan, Kemensos kerap menemukan kasus identitas penerima bantuan dimanfaatkan oleh orang lain untuk hal di luar tujuan bansos. Di Sulawesi Selatan, misalnya, tercatat sebanyak 25.214 keluarga penerima manfaat (KPM) terindikasi terkait aktivitas judi online.
“Jadi, banyak sekali kasus yang kita temukan, di mana lansia, sebatang kara, tidak dapat bansos, tetapi ternyata KTP-nya dimanfaatkan orang lain. Nah, yang seperti ini kita dalami, kita telusuri, dan tetap kita beri bantuan sambil kita luruskan KTP yang dimanfaatkan orang lain,” jelasnya.
Oleh karena itu, dalam proses perbaikan data, Gus Ipul membuka ruang seluas-luasnya bagi SDM PKH, operator data desa, pemerintah desa, hingga masyarakat untuk menyampaikan usulan dan koreksi.
“RT, RW bisa mengoreksi sekarang. Kepala desa lewat operator data desa boleh. Setiap orang boleh mengoreksi, boleh usul, boleh sanggah,” ujarnya.
Gus Ipul menegaskan bahwa masyarakat tetap dapat mengajukan sanggahan apabila terdapat kekeliruan pengelompokan desil.
“Kalau ada kesalahan desil, kita masih sangat memberikan kesempatan untuk melakukan sanggahan atau juga mungkin diusulkan kembali untuk mendapatkan bansos. Karena memang belum semua data itu kita lakukan ground check,” katanya.
Siapa Pun Bisa Jadi Agen Perlinsos
Untuk memperluas partisipasi masyarakat, Gus Ipul mengajak para pendamping dan unsur pilar sosial di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan ikut mengampanyekan Agen Perlinsos. Ajakan tersebut juga terbuka bagi RT/RW, Karang Taruna, komunitas, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
“Siapa pun bisa, para wartawan juga bisa. Agen Perlinsos ini menjadi relawan. Tidak ada upah, tidak ada gaji, tidak ada honor,” tutur Gus Ipul.
Ia menekankan bahwa Agen Perlinsos bertugas membantu proses pengusulan. Data yang masuk tetap melalui verifikasi sistem dan validasi Badan Pusat Statistik (BPS).
“Untuk itu, mari kita sukseskan Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Kita mulai dari yang dekat. Kita mulai dari tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita,” ajaknya.
Kegiatan di Makassar juga dilengkapi sesi pemutaran video pengenalan Agen Perlinsos dan tata cara menjadi agen, video Cahaya yang menginspirasi, penampilan baris variasi, pertunjukan tari, pidato empat bahasa, serta paduan suara dari siswa dan siswi Sekolah Rakyat.
Kegiatan ini dihadiri seribuan peserta yang terdiri atas SDM PKH, Taruna Siaga Bencana (Tagana), operator data desa, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta Pelopor Perdamaian se-Sulsel.
Sementara itu, rapat kerja di Jakarta juga membahas program Sekolah Rakyat dan menghasilkan sejumlah kesimpulan yang disetujui oleh Menteri Sosial, Kepala BPS, dan Komite III DPD RI.
Kegiatan turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Inspektur Jenderal Kemensos Dody Sukmono, Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos Supomo, Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Agus Zainal Arifin, Sekretaris Utama BPS Zulkipli, Deputi Statistik Sosial BPS Nasrul Wajdi, jajaran anggota Komite III DPD RI, dan pejabat terkait lainnya.
(Tim Redaksi)
