Dr. Agus Rizal | Ekonom Pancasila
Tak terasa kami sudah 12 kali bertemu. Kelas jenius madzhab tebet akan berakhir. Ini jenis pembelajaran sekolah kejeniusan pemikiran ekonomi patriotik yang bergelora. Tak di kampus, tak di fakultas. Baru dan benar-benar perkaderan pasukan perang pemikiran.
Pada pertemuan terakhir nanti akan dibahas implementasi dari fenomena dan analisis dari pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang ekonomi politik dunia. Salah satunya pemikiran dari John perkins dalam buku berjudul “Confession Of An Economic Hitman” yang diimplikasikan terhadap ekonomi politik Indonesia saat ini.
Dan, tesisnya sama: selalu berulang serta menjadi kultur setiap generasi pemerintahan untuk menumpuk utang. Ada satu pola yang diulang-ulang di banyak negara berkembang sejak paruh kedua abad ke-20, dan pola itu selalu dimulai dengan cara yang sama: seorang konsultan ekonomi datang membawa proyeksi pertumbuhan yang terlalu indah untuk dipercaya, lalu meyakinkan pemerintah negara tuan rumah bahwa satu-satunya jalan menuju modernitas adalah pinjaman besar untuk membangun infrastruktur raksasa.
Lahirlah program bendungan, jalan tol, pembangkit listrik, pelabuhan laut dan bandara. Semua dijanjikan akan mendongkrak GDP sedemikian rupa sehingga utangnya lunas dengan sendirinya. Benarkah?
Kenyataannya jarang seindah proyeksi itu. Yang tersisa setelah proyek rampung bukan kemakmuran merata, melainkan neraca utang yang membengkak dan ketergantungan struktural pada kreditor asing, entah itu lembaga multilateral atau negara pemberi pinjaman bilateral.
Mekanisme di balik pola ini sebetulnya sederhana secara teknis tapi licin secara politik. Proyeksi pertumbuhan yang dipakai untuk membenarkan pinjaman sengaja digelembungkan agar utang terlihat sustainable di atas rancangan perencanaan.
Begitu proyek berjalan, kontraktor yang mengerjakannya kebanyakan berasal dari negara pemberi pinjaman, tenaga kerja terampil didatangkan dari sana pula, dan transfer teknologi yang dijanjikan di awal negosiasi seringkali tinggal janji.
Yang tertinggal di negara peminjam adalah utang dalam denominasi mata uang asing, sementara pendapatan dari proyek tersebut kerap dalam mata uang lokal yang rentan terdepresiasi. Begitu currency mismatch ini terjadi bersamaan dengan siklus kenaikan suku bunga global, beban utang riil bisa melonjak jauh melampaui perkiraan awal.
Yang membuat pola ini bertahan bukan semata soal angka, melainkan soal siapa yang pada akhirnya memegang kartu leverage begitu utang jatuh tempo dan negara peminjam kesulitan membayar.
Dalam situasi seperti itu, negosiasi ulang utang sering berujung pada konsesi non-ekonomi, mulai dari hak eksplorasi sumber daya alam, akses pelabuhan strategis, sampai penyesuaian kebijakan yang menguntungkan kepentingan kreditor. Sejarah mengajarkan bahwa ketimpangan informasi dan ketimpangan daya tawar antara negara berkembang dan kreditor besar adalah bahan bakar utama bagi pola ini terus berulang di berbagai belahan dunia.
Indonesia bukan negara yang asing dengan dinamika semacam ini. Sejak era Orde Baru, utang luar negeri sudah menjadi instrumen pembiayaan pembangunan yang lekat dengan proyek infrastruktur besar, dan pola ketergantungan pada kreditor asing itu tidak pernah benar-benar hilang. Semua hanya berganti bentuk dan berganti mitra dari waktu ke waktu. Hari ini, konteksnya bergeser dari dominasi lembaga keuangan multilateral Barat ke pola kerja sama bilateral yang jauh lebih kompleks, terutama dengan China sebagai salah satu mitra investasi dan kreditor terbesar.
Data terbaru dari Bank Indonesia menunjukkan posisi utang luar negeri Indonesia pada triwulan pertama 2026 mencapai 433,4 miliar dolar AS, tumbuh 0,8 persen secara tahunan meskipun melambat dibanding pertumbuhan 1,9 persen pada triwulan sebelumnya. Rasio utang luar negeri terhadap PDB berada di angka 29,5 persen, turun tipis dari 30 persen. Bank Indonesia sendiri menegaskan struktur utang ini masih sehat karena didominasi utang jangka panjang, yang porsinya mencapai 85,4 persen dari total. Secara teknis, angka-angka ini memang belum mengkhawatirkan, tapi struktur yang sehat di atas kertas tidak otomatis berarti bebas risiko struktural jangka panjang.
Hal yang perlu dicermati bukan cuma rasio utang terhadap PDB, tapi arah dan komposisi pembiayaannya. ULN pemerintah tumbuh 3,8 persen secara tahunan menjadi 214,7 miliar dolar AS, dan sebagian besar aliran masuknya berasal dari Surat Berharga Negara internasional, yang berarti eksposur terhadap sentimen investor global tetap tinggi. Begitu kepercayaan pasar goyah, atau begitu suku bunga acuan negara maju naik tajam, biaya pembiayaan utang Indonesia bisa melonjak dengan cepat, dan ruang fiskal pemerintah untuk belanja prioritas ikut menyempit.
Di sisi investasi asing langsung, pola ketergantungan pada satu mitra dominan juga makin terlihat jelas. Realisasi investasi China di Indonesia pada kuartal pertama 2026 mencapai 2,2 miliar dolar AS, melonjak 22 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, jauh melampaui pertumbuhan penanaman modal asing secara keseluruhan yang hanya 8,5 persen.
Sepanjang 2021 hingga 2025 saja, total realisasi investasi China di Indonesia sudah menembus 34,4 miliar dolar AS. Sebagian besar mengalir ke sektor hilirisasi nikel dan bauksit. Ini sektor yang memang jadi andalan strategi industrialisasi nasional, tapi juga sektor yang paling rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global.
Proyek seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah jadi contoh nyata bagaimana kerja sama infrastruktur dengan pembiayaan asing bisa membengkak jauh dari perkiraan awal. Pembengkakan biaya yang akhirnya sebagian ditanggung APBN lewat skema penyertaan modal negara. Skema Two Countries Twin Park yang belakangan disepakati dengan nilai sekitar 2,19 miliar dolar AS untuk enam belas proyek, ditambah komitmen investasi senilai puluhan triliun rupiah ke kawasan IKN dari konsorsium investor China, menunjukkan bahwa pola kerja sama ini akan makin dalam, bukan makin dangkal, dalam beberapa tahun ke depan.
Persoalannya selalu ada di detail kontrak, di transparansi proses negosiasi, dan sejauh mana negara punya kapasitas teknis serta politik untuk menolak syarat yang merugikan kepentingan jangka panjang. Ketimpangan informasi antara negosiator Indonesia dan tim hukum-keuangan mitra asing, yang biasanya jauh lebih berpengalaman dalam merancang klausul-klausul teknis, adalah titik lemah yang jarang dibahas terbuka di ruang publik.
Poinnya bukan soal negara asal modal, tapi soal siapa yang pada akhirnya menentukan syarat dan siapa yang menanggung risiko begitu proyeksi pertumbuhan meleset dari kenyataan. Ini sebuah pertanyaan yang berlaku sama untuk kreditor dari Barat maupun dari Timur.
Penggerusan kedaulatan oleh kekuatan asing dengan utang sebetulnya bergerak lewat empat pola yang saling menopang. Pertama, ketakutan, yang ditanamkan lewat narasi ancaman eksternal atau krisis yang membuat suatu negara merasa tak punya pilihan selain menerima bantuan dan syarat yang menyertainya.
Kedua, utang itu sendiri, yang begitu menumpuk berubah dari sekadar instrumen pembiayaan menjadi alat kendali, karena kreditor punya posisi tawar untuk mendikte kebijakan begitu negara peminjam kesulitan membayar. Ketiga, kecemasan, yang dipelihara lewat ketidakpastian ekonomi berkepanjangan sehingga elite maupun publik lebih mudah menerima intervensi asing sebagai solusi instan ketimbang membangun kapasitas mandiri.
Keempat, politik pecah belah, yang memecah kohesi internal suatu bangsa dengan mengadu domba kepentingan daerah, kelompok, atau faksi elite, sehingga negara tak pernah cukup solid untuk menegosiasikan kepentingannya secara kolektif. Keempat pola ini justru kombinasinya yang membuat penggerusan kedaulatan berjalan pelan tapi pasti, tanpa perlu invasi militer sama sekali.
Konstitusi sudah cukup jelas menempatkan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak di bawah kendali negara, bukan di bawah kendali pihak yang menyediakan pembiayaan.
Pada titik inilah kewaspadaan menjadi keharusan, bukan pilihan. Indonesia harus jauh lebih berhati-hati dalam menerima utang luar negeri dan investasi asing, memastikan setiap kesepakatan diaudit secara independen, transparan ke publik, dan tidak menggadaikan kedaulatan ekonomi jangka panjang demi pertumbuhan jangka pendek yang gemerlap di atas kertas tapi rapuh begitu kondisi global berubah.
Jangan sampai negara terhipnotis oleh tawaran kemajuan semu, yang di baliknya justru menyimpan skenario pengendalian aset-aset strategis bangsa oleh pihak asing. Tanpa kewaspadaan ini, semua hanya delusi yang memalukan.(*)
