Brili Agung
Founder Aksara Semesta Investama
Wakil Ketua HIPMI Institute
Di tengah padatnya aktivitas mengelola lini bisnis dan organisasi, belakangan ini beberapa kolega sempat bertanya kenapa saya masih bela-belain pasang badan untuk mengambil studi lanjut yang berfokus pada Ilmu Hukum. Jawabannya sederhana: makin belasan tahun saya bergelut di dunia usaha, saya makin sadar bahwa benteng tertinggi kedaulatan ekonomi sebuah bangsa—bahkan kedaulatan bisnis yang kita bangun—bukanlah sekadar modal raksasa, melainkan kepastian hukum.
Beberapa waktu lalu saya membaca kabar tentang wafatnya mantan Perdana Menteri Tiongkok, Zhu Rongji, di usia 97 tahun. Kabar itu membuat saya merenung panjang. Karena Beliau ini bukan sembarang beliau. Beliau adalah tokoh utama kenapa China bisa seperti sekarang. Bagaimana mungkin sebuah negara berideologi komunis justru bisa melesat menjadi raksasa ekonomi dunia, bahkan melampaui negara-negara paling kapitalis di Barat?
Jawabannya ternyata bukan pada mantra ideologinya, melainkan pada ketegasan penegakan hukum dan kultur kepemimpinan yang sudah selesai dengan dirinya sendiri.
Ada tiga pelajaran sejarah mahal dari era Zhu Rongji dan Presiden Jiang Zemin yang menjadi fondasi kemajuan China hari ini:
Pertama, Hukum Dijadikan Tameng, Bukan Komoditas Dagang. Dunia akan selalu ingat pidato legendaris Zhu Rongji saat menjabat: “Sediakan 100 peti mati. 99 untuk para koruptor, dan 1 untuk saya jika saya melanggar.” Ini bukan sekadar gimik politik retoris. Beliau pasang badan dan siap mati demi kepastian hukum. Ketika korupsi disikat tanpa tebang pilih, kepastian investasi langsung tercipta. Investor dunia berbondong-bondong masuk karena tahu aturan mainnya jelas dan terukur, bukan tergantung “sogokan oknum”.
Kedua, Pengusaha Dijadikan Soko Guru, Bukan Sapi Perah.
Di bawah kepemimpinan era tersebut, Partai Komunis Tiongkok melakukan lompatan ideologi yang teramat berani: mengubah partai dari berkaki dua (buruh dan tani) menjadi berkaki tiga dengan merangkul pengusaha. Kapitalis yang dulunya dimusuhi justru didudukkan sebagai pilar utama pertumbuhan. Mereka sadar betul bahwa yang menciptakan lapangan kerja, inovasi, dan menggerakkan roda PDB adalah pelaku usaha.
Oktober ini saya mau ke China untuk berbisnis. Tertarik ikut? Japri saja.
Ketiga, Kultur “Pertapa” dan Tanpa Cawe-Cawe.
Ini poin yang paling menampar. Setelah tidak lagi menjabat, para pemimpin kelas dunia seperti Jiang Zemin dan Zhu Rongji benar-benar hilang dari panggung publik. Mereka konsisten menjadi “pertapa”—tidak sibuk membuat partai politik baru untuk anaknya, tidak mengintervensi kebijakan penerusnya, dan tidak memaksakan dinasti keluarga.
Sekarang, coba kita cermin ke dalam kondisi bangsa kita hari ini.
Di Indonesia, ketidakpastian hukum justru menjadi musuh nomor satu pertumbuhan ekonomi. Aturan sering kali berubah di tengah jalan, proses perizinan dipenuhi hidden cost, dan hukum kerap dijadikan alat gertak bisnis. Ketidakpastian inilah yang membuat investor asing ketar-ketir, menarik modalnya keluar, dan membuat pengusaha lokal ragu untuk melakukan ekspansi.
Belum lagi kalau kita bicara soal kultur politiknya. Di saat pemimpin luar fokus membangun kepastian hukum dan efisiensi industri, energi bangsa kita sering kali habis dialokasikan untuk bagi-bagi jatah jabatan, memelihara konflik kepentingan, dan menggelar karpet merah demi nepotisme.
Bagaimana ekonomi kita mau melompat kalau dari puncak kepemimpinan saja prinsip meritokrasi sudah diacak-acak?
Saat ini saya makin yakin: Tanpa kepastian hukum yang tegas, pertumbuhan ekonomi dan jargon “iklim investasi ramah” hanyalah ilusi di atas kertas.
Bagi kita para pemilik usaha, pelajaran dari Zhu Rongji ini harus kita terapkan di “kapal” yang kita pimpin sendiri. Jika ingin bisnis kita sustain dan dilirik mitra global, tegakkan aturan tanpa pandang bulu, hargai tim yang kompeten, dan buang jauh-jauh nepotisme.
Bagaimana pandangan teman-teman sekalian? Apakah ketidakpastian hukum dan regulasi saat ini juga mulai terasa menyulitkan pergerakan bisnis di sektor Anda?
