PURWOKERTO – Peran masyarakat sipil atau civil society dinilai semakin penting dalam mengawal arah demokrasi di tengah perkembangan teknologi digital yang berlangsung sangat cepat. Komunitas masyarakat tidak hanya dituntut menjadi pengguna teknologi, tetapi juga perlu memiliki kapasitas untuk membaca perubahan sosial, mengawal kebijakan publik, serta membangun partisipasi demokratis yang sehat di ruang digital.
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan bertema “Peran Civil Society Mengawal Arah Demokrasi di Era Digital” yang digelar oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah di Aula Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Jumat, 4 September 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri berbagai elemen masyarakat sipil, antara lain perwakilan komunitas budaya, seniman, penghayat kepercayaan, organisasi kemasyarakatan (ormas), serta pegiat lingkungan hidup.
Kegiatan menghadirkan Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Bambang Haryanto Bachrudin, serta dua pembicara, yakni Yon Daryono, sosiolog alumni Universitas Padjadjaran Bandung, dan Imam Arif Setiadi, Ketua Bawaslu Banyumas.
Acara dimoderatori oleh ADSR Angga Saputra, Pemimpin Redaksi portal berita IndieBanyumas.com. Sebagai moderator, Angga mengarahkan jalannya diskusi sekaligus menjembatani berbagai perspektif narasumber dengan pengalaman dan aspirasi komunitas yang hadir.
Dalam pemaparannya, Yon Daryono mengajak komunitas yang hadir untuk memahami posisi strategis civil society dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, komunitas perlu memiliki kemampuan melakukan pembacaan terhadap berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat, termasuk perubahan yang terjadi akibat transformasi digital.
Yon memperkenalkan metodologi analisis sosial sebagai salah satu instrumen bagi komunitas untuk memahami realitas sosial secara lebih sistematis. Dengan analisis sosial, komunitas diharapkan tidak hanya merespons berbagai persoalan secara spontan, tetapi mampu mengidentifikasi akar persoalan, aktor yang terlibat, kepentingan, dampak, serta kemungkinan solusi yang dapat dikembangkan.
Selain analisis sosial, Yon juga memperkenalkan teknik SWOT yang meliputi Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats. Teknik tersebut dapat digunakan komunitas untuk memetakan kekuatan dan kelemahan internal sekaligus membaca peluang dan tantangan dari lingkungan eksternal.
“Komunitas harus mampu membaca lingkungan sosialnya. Jangan sampai perkembangan teknologi digital justru membuat masyarakat hanya menjadi konsumen informasi. Civil society harus mampu menjadi kekuatan yang kritis, konstruktif, dan ikut menentukan arah perubahan,” demikian pokok pemikiran yang disampaikan Yon dalam forum tersebut.
Sementara itu, Imam Arif Setiadi memberikan penguatan mengenai kapasitas dan peran komunitas di era digital. Menurutnya, perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi masyarakat sekaligus membuka ruang partisipasi yang semakin luas.
Ruang digital dapat dimanfaatkan komunitas untuk menyampaikan aspirasi, melakukan edukasi publik, membangun jejaring, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Namun, pemanfaatan ruang digital juga membutuhkan kecakapan agar komunitas tidak mudah terjebak dalam penyebaran informasi yang tidak benar, provokasi, maupun berbagai bentuk manipulasi informasi.
Karena itu, peningkatan kapasitas komunitas menjadi bagian penting dalam membangun demokrasi digital yang sehat. Komunitas diharapkan mampu menjadi aktor yang aktif dalam menciptakan informasi yang edukatif, mendorong dialog publik, serta menjaga etika dalam berkomunikasi di ruang digital.
Pada kesempatan yang sama, Bambang Haryanto Bachrudin memberikan gambaran umum mengenai demokrasi serta berbagai saluran yang dapat dimanfaatkan komunitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi di era digital.
Menurutnya, demokrasi tidak hanya berlangsung melalui proses pemilihan umum, tetapi juga melalui berbagai bentuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, mengawasi kebijakan, serta membangun komunikasi antara masyarakat dengan lembaga pemerintahan dan legislatif.
Era digital, lanjutnya, justru memberikan peluang yang semakin luas bagi komunitas untuk menyampaikan gagasan dan aspirasinya. Berbagai platform digital dapat menjadi saluran komunikasi publik sepanjang dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan konstruktif.
Forum kemudian dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan peserta dari berbagai latar belakang komunitas. Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai pandangan, pengalaman, serta persoalan yang disampaikan peserta terkait kehidupan komunitas dan tantangan demokrasi di era digital.
Keberagaman peserta membuat diskusi semakin hidup. Persoalan kebudayaan, kesenian, lingkungan hidup, kehidupan sosial, organisasi kemasyarakatan, hingga tantangan komunikasi di ruang digital menjadi bagian dari pembahasan.
Kegiatan berlangsung meriah dan interaktif. Peserta tidak hanya menjadi pendengar, tetapi aktif menyampaikan pertanyaan, gagasan, pengalaman, dan berbagai persoalan yang dihadapi komunitas masing-masing.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan komunitas masyarakat sipil semakin memiliki kapasitas dan kesadaran untuk mengambil peran dalam mengawal demokrasi. Civil society diharapkan tidak sekadar menjadi penonton perubahan, tetapi menjadi kekuatan masyarakat yang mampu membaca persoalan, membangun jejaring, menyampaikan aspirasi, serta ikut mengawal arah demokrasi di era digital.
Tim Redaksi
