FOKUS UTAMA – Rencana Pemerintah Kecamatan Cilongok menggelar upacara bendera peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Lapangan Besar Cilongok menuai polemik. Pasalnya, lokasi tersebut masih menjadi objek sengketa kepemilikan tanah antara Pemerintah Desa Cilongok dengan para ahli waris yang mengklaim hak historis atas lahan seluas lebih dari 1,1 hektare itu.
Perwakilan ahli waris, Tamami, menyatakan langkah Camat Cilongok Susanti Tri Pamuji dinilai telah melukai perasaan pihaknya yang masih berupaya mengembalikan hak melalui proses hukum.
“Apa yang telah diputuskan oleh camat Cilongok telah menciderai kesepakatan, melukai hati kami. Ini bukan contoh kepemimpinan yang baik,” tegas Tamami, Sabtu (15/8/2025).
Ia mengutip prinsip hukum yang disampaikan pakar bahwa penyelesaian sengketa harus berpijak pada salus populi suprema lex esto—keselamatan dan kebahagiaan rakyat sebagai hukum tertinggi . Tamami menekankan sejarah kepemilikan dan hak ahli waris harus menjadi prioritas utama dalam penyelesaian perkara.
Klaim Sertifikat vs Klaim Historis
Pemerintah Desa Cilongok melalui Camat Susanti membela keputusan tersebut dengan menyatakan Lapangan Besar Cilongok telah bersertifikat hak pakai (SHP) atas nama Pemdes Cilongok dan hingga saat ini belum ada gugatan hukum yang diajukan ke pengadilan.
“Terkait dengan lapangan yang dikatakan itu tanah sengketa, karena sampai dengan saat ini belum ada gugatan secara hukum atas tanah lapangan tersebut dan statusnya sudah bersertifikat milik Pemdes Cilongok,” ujar Susanti.
Namun, para ahli waris membantah keabsahan sertifikat tersebut. Mereka menduga ada kejanggalan dalam administrasi pertanahan, termasuk dugaan penghilangan lembaran Buku C Desa yang memuat riwayat kepemilikan tanah . Tamami bahkan menyebut tanah tersebut diambil paksa oleh negara pada era 1960-an disertai intimidasi .
“Sertifikat hak pakai (SHP) itu baru kemarin, permainan apa itu?” ucapnya sinis.
Ketua Paguyuban Kepala Desa Se-Kecamatan Cilongok, Tjipto Teguh Wibowo membantah adanya permintaan dari pihak desa untuk menggelar upacara di Lapangan Besar Cilongok. Bahkan, Desa Karanglo sendiri telah diplot untuk mengikuti upacara di Desa Pernasidi.
“Saya tidak menyampaikan terkait hal itu atau permintaan untuk menggunakan lapangan. Justru untuk desa kami malah dilaksanakan di Desa Pernasidi,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Desa Batuanten Yuliarto Heri Sulistiyono, S.H., mengungkapkan bahwa hanya dua desa (Sudimara dan Cilongok) yang memiliki potensi menggugat karena ada warganya yang mengklaim memiliki lahan tersebut. Sedangkan 18 desa lainnya tidak memiliki bukti kepemilikan.
Camat Susanti menyatakan siap memfasilitasi dokumen-dokumen yang diperlukan jika ahli waris ingin menggugat ke pengadilan.
“Pertemuan terakhir kan sudah jelas karena sudah bersertifikat, monggo dilakukan gugatan ke pengadilan, dan saya bilang siap fasilitasi dokumen-dokumen yang diperlukan,” katanya.
Namun, Tamami tetap bersikukuh. Ia menyatakan jika tanah diambil paksa dan surat-surat dihilangkan, maka hak bagi warga negara untuk mengambil kembali tanah yang secara kepemilikan tidak jelas sejak dirampas. Para ahli waris bahkan telah memasang plang bertuliskan “Tanah Sengketa, Dilarang untuk Aktivitas” di pintu masuk lapangan sebagai bentuk perlawanan
Hingga berita ini diturunkan, rencana pelaksanaan upacara 17 Agustus di Lapangan Besar Cilongok masih dalam proses finalisasi panitia kecamatan.
Tim Redaksi
