Rangga Sujali (Kolumnis)
China, negeri terbesar dan terbanyak penduduknya, memiliki haluan politik komunis. Hari ini dia membuktikan bahwa ada negara adidaya di Asia yang minim demokrasi, setidaknya dalam definisi Barat tentang pergantian kekuasaan dan kebebasan berekspresi. Namun di balik itu, ada disiplin kolektif dan visi jangka panjang yang justru menjadi mesin percepatan pembangunan.
Powerful-nya pemerintah yang berkuasa, mampu mengendalikan human resources dalam satu negara terbanyak di dunia, bukan dengan represi semata, melainkan dengan perencanaan terpusat yang menyamakan tujuan nasional dengan tujuan individu. Seperti sepasukan ekonom-industrial yang maju bersama, membentuk konfigurasi raksasa, yang siap menelan yang ada di depannya. Membuat jengah para adidaya lama, yang terbiasa bergerak lambat karena rem demokrasi dan perdebatan publik yang tak berujung.
Inilah yang disebut para analis sebagai state capitalism with Chinese characteristics—modal negara dan swasta berjalan dalam satu poros. Bukan liberalisasi murni ala Washington, bukan juga sentralisasi ala Soviet. Ia adalah hibrida yang kejam sekaligus efisien: negara menentukan peta jalan, swasta mengisi detil teknis, dan hasilnya melesat di kecepatan yang membuat kagum sekaligus cemas.
Apa yang tidak mampu mereka produksi? Dari grassroot sampai teknologi tingkat tinggi. Mulai dari hulu: perencanaan industrial yang matang, manajemen rantai pasok yang terintegrasi, hingga pemasaran global yang agresif dan skema investasi lintas benua. Pertanian, pertambangan, konstruksi, moda transportasi, hingga aneka teknologi Artificial Intelligence, merangsek pasar dunia dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang terus dikejar.
Lihatlah BYD yang melampaui Tesla di kuartal tertentu, atau DeepSeek yang tiba-tiba mengguncang dominasi model-model AI dari Silicon Valley. Ini bukan kebetulan. Ini adalah buah dari kebijakan industrial policy yang konsisten selama dua dekade—di mana negara memompa dana riset, melindungi pasar domestik sebagai tempat uji coba, lalu melepas produk-produk unggul ke pentas global saat sudah matang. Mereka tidak hanya memproduksi barang; mereka memproduksi standar.
Negara benar-benar hadir untuk rakyatnya. Semua perusahaan besar mendapatkan hak kemudahan dan kemurahan pajak, kepastian hukum, dan perlindungan usaha. Tidak ada nasionalisasi paksa ala era Mao, tidak ada kejutan kebijakan yang membunuh iklim investasi. Sebaliknya, pemerintah menciptakan ekosistem yang nyaman, infrastruktur digital, logistik, dan regulasi yang adaptif sehingga pengusaha lokal dan asing pun merasa aman menanam modal.
Namun, kenyamanan ini memiliki harga: kepatuhan. Perusahaan-perusahaan itu tahu betul bahwa di balik fasilitas pajak dan perlindungan hukum, ada pengawasan ketat terhadap arus data, konten, dan bahkan arah strategi bisnis yang tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional. Inilah yang sering disebut pengamat sebagai bargain: kemudahan berbisnis sebagai imbalan dari loyalitas politik. Dan sejauh ini, hampir semua konglomerat China mengambil tawaran itu tanpa banyak protes.
Ada common prosperity atau kemakmuran bersama. Sumbangan dari para konglomerat untuk lingkungan sekitar. Pinduoduo, raksasa e-commerce tahun 2025, menyumbangkan 10 miliar Yuan, atau sekitar 22 triliun rupiah, untuk pengembangan pertanian dan mengangkat nasib petani di pedesaan. Bukan sekadar charity, melainkan bagian dari skema wajib yang didorong pemerintah di mana perusahaan raksasa “diajak” untuk merotasi sebagian keuntungannya ke daerah-daerah tertinggal.
Program ini memang menuai pujian, tapi juga kritik: apakah sumbangan itu benar-benar mengubah struktur kemiskinan, atau hanya menjadi perekat sosial sementara di tengah ketimpangan yang tetap melebar antara kota pesisir dan pedalaman? Namun, apapun jawabannya, China menunjukkan bahwa ia tidak membiarkan kapitalisme berjalan liar tanpa tali pengaman. Negara turun tangan, memastikan redistribusi tidak hanya terjadi lewat pajak, tapi juga lewat tekanan moral dan politik kepada para miliarder.
China membuktikan bahwa negara harus lebih kuat dari pada konglomerat. Memastikan bahwa kekayaan para raksasa mengalir kembali untuk kemakmuran rakyat. Tak hanya menjadi preman yang memaksa rakyatnya membayar pajak, mengeksplorasi sumber daya alam, tanpa perlu tahu kondisi nyata alam-manusianya. China hadir dengan perhitungan: setiap ton batu bara yang ditambang, setiap megawatt listrik yang dihasilkan, setiap pabrik yang beroperasi, semua tercatat dalam rencana lima tahunan, dan dievaluasi bukan hanya dari angka pertumbuhan, tapi juga dari dampak sosial-politik yang ditimbulkannya.
Pada akhirnya, apa yang diperlihatkan China adalah sebuah tesis besar: bahwa kemajuan peradaban tidak harus selalu berjalan berdampingan dengan demokrasi elektoral. Ia menawarkan model alternatif di mana efisiensi, stabilitas, dan keadilan distributif dikejar dengan kecepatan otoriter—namun hasilnya, setidaknya dalam ukuran infrastruktur dan pengentasan kemiskinan ekstrem, sulit dibantah.
Dunia boleh setuju atau tidak, tapi China sudah tidak lagi meminta izin. Ia berjalan, dan kita semua, entah sebagai pesaing, mitra, atau pengamat, hanya bisa menyaksikan dan belajar.
