BANYUMAS – Polemik Jalan Vihara memasuki babak baru. Setelah warga RT 02 dan RT 03 RW 09 Kelurahan Purwokerto Wetan memasang spanduk penolakan, kini giliran Paguyuban Pedagang Pasar Wage (P3W) yang angkat bicara. Rabu (24/6/2026), sejumlah banner penolakan terpasang di kawasan Pasar Wage.
Aksi ini menjadi sinyal jelas: penolakan terhadap rencana kembalinya eks pedagang Jalan Vihara ke badan jalan tidak hanya datang dari warga sekitar, tetapi juga dari pedagang resmi di dalam Pasar Wage. Peta konflik pun berubah. Kini, ada tiga kekuatan yang bersatu di satu sisi: pemerintah, warga, dan pedagang pasar.
P3W: “Penolakan Ini Berangkat dari Keluhan Pedagang Sendiri”
Ketua P3W, H. Muhammad Toha, menegaskan bahwa pemasangan tiga banner ini adalah langkah awal menyuarakan aspirasi para pedagang pasar. Penolakan ini, kata dia, sudah berlangsung bertahun-tahun.
“Ini pemasangan banner pertama dari P3W. Penolakan ini sebenarnya sudah berlangsung bertahun-tahun dan bahkan sudah ditunggu sejak 2005,” ujar Toha di lokasi kepada wartawan.
Ia menyebut keberhasilan menata pedagang Jalan Vihara ke dalam pasar baru terwujud pada masa kepemimpinan Bupati Sadewo Tri Lastiono dan Kepala DKUKMP Gatot Eko Purwadi. Kini, kawasan tersebut jauh lebih tertib, bersih, dan kondusif.
“Dulu kawasan menjadi kumuh, lalu lintas terganggu, bahkan muncul bau tidak sedap. Setelah penataan, warga bersyukur karena lingkungan menjadi lebih nyaman,” tambahnya.
Toha juga membuka fakta menarik yaitu dorongan penataan sejak awal justru datang dari para pedagang yang telah lama berjualan di dalam Pasar Wage. Keluhan mengenai ketimpangan arus pembeli dan keberadaan pedagang di badan jalan berulang kali disampaikan ke paguyuban.
“Kami menerima banyak laporan dari pedagang berbagai blok. Kami kumpulkan, diskusikan, lalu mencari solusi. Penolakan ini berangkat dari keluhan pedagang sendiri,” tegasnya.
Jalan Vihara Tertutup Regulasi: SK Bupati 231/2026
Aksi P3W berlangsung di tengah belum selesainya polemik relokasi sekitar 140 eks pedagang Jalan Vihara yang menuntut kembali ke lokasi lama. Dalam audiensi di Kantor DKUKMP Banyumas pada 22 Juni lalu, tuntutan tersebut secara tegas ditolak pemerintah daerah.
Pemkab Banyumas berpegang pada Keputusan Bupati Banyumas Nomor 231 Tahun 2026 yang menetapkan Jalan Vihara sebagai kawasan bebas aktivitas pedagang kaki lima.
Kepala DKUKMP Banyumas, Gatot Eko Purwadi, menegaskan bahwa permintaan kembali berjualan di Jalan Vihara tidak mungkin dipenuhi selama regulasi tersebut masih berlaku.
Solusi yang Ditawarkan: Relokasi ke Blok B
Sebagai jalan keluar, pemerintah menawarkan relokasi ke Blok B Pasar Wage yang baru diperbaiki dengan kapasitas sekitar 40 pedagang. Pemerintah juga berjanji membongkar eskalator yang selama ini dianggap menghalangi visibilitas area pasar.
Selain itu, kawasan Jalan Vihara kini telah masuk dalam desain penataan ruang publik dengan konsep trotoar, bangku taman, penerangan jalan, dan fasilitas penunjang lainnya. Kawasan ini tidak lagi dirancang untuk aktivitas perdagangan.
Dukungan Warga Menguat: 100 Warga Tandatangani Petisi
Sebelumnya, sekitar 100 warga RT 02 dan RT 03 RW 09 Purwokerto Wetan menyatakan penolakan terbuka melalui surat resmi yang dikirim ke sejumlah pemangku kepentingan daerah. Warga meminta pemerintah tetap konsisten menjalankan kebijakan relokasi dan menjaga fungsi Jalan Vihara sebagai fasilitas umum.
Warga menilai keberadaan lapak di badan jalan selama bertahun-tahun telah memicu:
· Kemacetan lalu lintas
· Penumpukan sampah
· Kekumuhan lingkungan
· Gangguan akses bagi masyarakat dan kawasan pendidikan
Sikap warga diperkuat dengan kerja bakti massal dan pemasangan spanduk penolakan di sepanjang Jalan Vihara.
Peta Konflik Berubah: Tiga Kekuatan Bersatu
Munculnya banner penolakan dari P3W menunjukkan bahwa konflik Pasar Wage kini tidak lagi sekadar mempertemukan kepentingan pedagang dengan pemerintah daerah. Persoalan berkembang menjadi tarik-menarik kepentingan antara:
Kelompok Posisi
-Eks Pedagang Jalan Vihara Ingin kembali berjualan di lokasi lama
-Pemerintah Daerah Berpegang pada SK Bupati 231/2026
-Warga Sekitar Menolak kembalinya PKL ke Jalan Vihara
-Paguyuban Pedagang Pasar Wage (P3W) Menolak kembalinya PKL ke Jalan Vihara
Hasil: Tiga kekuatan (pemerintah, warga, dan pedagang pasar) kini berada dalam satu posisi yang sama: mempertahankan Jalan Vihara sebagai ruang publik bebas perdagangan.
Nasib Eks Pedagang: Kian Tersudut?
Dengan penolakan yang terus meluas dan regulasi yang semakin tegas, peluang eks pedagang untuk kembali berjualan di Jalan Vihara kian mengecil.
Tantangan berikutnya bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah memastikan solusi relokasi yang ditawarkan benar-benar mampu menjawab persoalan ekonomi para pedagang, tanpa mengorbankan agenda penataan kota yang telah berjalan dan mendapat dukungan luas dari masyarakat.
Penulis : Alri Johan
Editor : Angga Saputra
