BANYUMAS – Konflik internal yang sempat melumpuhkan roda pemerintahan di Desa Klapagading Kulon, Kecamatan Wangon, akhirnya berakhir damai. Melalui mediasi intensif yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas, Kepala Desa dan delapan perangkat desa sepakat berislah, Senin (15/6/2026).
Kesepakatan ini menjadi babak baru bagi desa yang selama beberapa waktu terakhir dilanda ketegangan. Tidak hanya mengakhiri perselisihan, rekonsiliasi ini juga mencabut status Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang sebelumnya menjerat kedelapan perangkat desa tersebut. Pencabutan status itu resmi tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Banyumas yang terbit seiring kesepakatan bersama.
Mediasi Dipimpin Langsung Aspem Kesra
Forum perdamaian berlangsung khidmat di Aula Kantor Kecamatan Wangon. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspem Kesra) Setda Banyumas, Drs. Nungky Harry Rachmat, M.Si., bertindak selaku pimpinan mediasi. Ia didampingi jajaran lintas sektoral, termasuk Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Drs. Hirawan Danan Putra, M.Si., unsur Kesbangpol, Dinsospermades, Satpol PP, Bagian Hukum Setda, serta Polsek Wangon.
Nungky Harry Rachmat menegaskan bahwa keberhasilan islah ini adalah kemenangan bagi kepentingan warga. “Pemerintah daerah mengapresiasi itikad baik kedua belah pihak. Dengan berakhirnya konflik ini, kami harap roda pemerintahan desa bisa segera bergerak cepat,” ujarnya.
Kades Sower: “Ego Kami Buang, Fokus Layani Warga”
Kepala Desa Klapagading Kulon, Karsono yang akrab disapa Sower, tak menyembunyikan rasa syukurnya. Ia mengakui perselisihan berkepanjangan telah merugikan masyarakat luas.
“Alhamdulillah, mediasi berjalan lancar. Kami sudah sepakat untuk kembali bekerja bersama, membuang ego masing-masing, dan berkomitmen melayani warga. Kami tidak mau pelayanan publik terhambat lagi,” tegasnya.
Konflik yang berlarut-larut nyaris menggagalkan agenda vital desa, terutama penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026. Akibatnya, sejumlah program pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat sempat tertunda.
7 Poin Kesepakatan: Dari APBDes hingga Rotasi Jabatan
Untuk menjamin keberlanjutan pemerintahan, kedua pihak meneken nota kesepakatan yang memuat 7 poin strategis, yakni:
1. Pemulihan pelayanan publik dengan kembali berkantor bersama di balai desa.
2. Prioritas percepatan penetapan APBDes TA 2026.
3. Pemenuhan hak anggaran bagi perangkat desa yang purna tugas.
4. Penyerahan kewenangan rotasi jabatan kepada Kades sesuai regulasi.
5. Pengesampingan ego pribadi dan kepentingan golongan.
6. Penyerahan proses hukum yang berjalan kepada Aparat Penegak Hukum (APH).
7. Komitmen menerima sanksi tegas jika melalaikan tugas di kemudian hari.
Dinpermades Dorong Akselerasi Pasca-Damai
Kepala Dinpermades Banyumas, Hirawan Danan Putra, menyatakan pihaknya akan langsung menggenjot langkah-langkah administrasi pasca-rekonsiliasi.
“Dampaknya luar biasa. Pelayanan publik otomatis pulih total. Kami akan kebut evaluasi anggaran agar pembangunan jalan terus. Selain itu, pengisian posisi Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Desa yang kosong akan segera diproses,” jelas Hirawan.
Penulis : Angga Saputra
