Mikhail Adam
Peneliti Independen di Nusantara Centre
Sumitro percaya bahwa tanpa industrialisasi, Indonesia akan selamanya menjadi pinggiran dalam sistem ekonomi dunia. Ia akan senantiasa terjebak dalam “peripheral capitalism.” Pemikiran Sumitro mengenai industrialisasi beresonansi dalam teori dependensia ala Raul Prebisch.
Negara-negara dunia ketiga yang terus mengekspor bahan mentah dan mengimpor barang jadi akan terjebak dalam ketimpangan struktural.
Sumitro melihat industrialisasi adalah keharusan historis. Ia mengubah struktur bernilai tambah rendah, menjadi bernilai tambah tinggi untuk meningkatkan pemasukan negara. Peningkatan struktur ekonomi Indonesia memungkinkan negara mampu memperoleh kedaulatan ekonomi.
Tetapi di sini, Sumitro menekankan industrialisasi tidak berlangsung auto-pilot, melainkan perlunya negara memimpin pembangunan industri dasar. Negara memilih sektor prioritas dan strategis untuk mengaransemen industrialisasi. Memproteksi industri nasional dan menciptakan pengusaha nasional yang berkesadaran nation. Pada titik ini, peran negara untuk menyelaraskan antara hulu dan hilir dalam tata kelola ekonomi yang menyeluruh dan produktif. Negara harus hadir sebagai sebagai arsitek yang merancang pembangunan dan perekonomian.
Konsep ini selaras dengan teori developmental state yang kemudian populer melalui studi Chalmers Johnson tentang Jepang dan MITI. Di mana Negara adalah aktor aktif yang merancang arah ekonomi. Jepang melalui MITI mengorkestrasi industrialisasi dengan proteksi dan subsidi strategis. Model ini mirip dengan gagasan Sumitro tentang pentingnya proteksi industri nasional pada tahap awal pembangunan.
Pemikiran Sumitro beresonansi dalam studi case yang terjadi Korea Selatan. Korea Selatan memadukan otoritarianisme politik dengan intervensi ekonomi progresif. Negara mendorong konglomerat nasional (chaebol) untuk ekspor. Sumitro, meski hidup dalam konteks berbeda, memandang negara harus menciptakan kelas pengusaha nasional yang produktif.
Sumitro meyakini industrialisasi adalah jalan untuk melakukan transformasi struktural. Kendati di Indonesia, gagasan itu harus berhadapan dengan kenyataan politik yang bergejolak dan waktu yang tidak pernah cukup untuk sebuah gagasan menemukan bentuk paling sempurna.
Dialektika Sejarah: Antara Idealisme dan Realitas
Namun sejarah tidak selalu berjalan lurus. Sejarah tidak selalu ramah pada gagasan. Ia selalu menguji, menggeser, dan kadang mematahkan. Sumitro hidup cukup lama untuk menyaksikan perubahan rezim, pergolakan ideologi, bahkan kontradiksi dalam kebijakan yang ia rancang.
Ketika hiperinflasi melanda Indonesia pada pertengahan 1960-an, prioritas berubah: stabilisasi menjadi kebutuhan mendesak. Dalam pusaran Orde Baru, Sumitro turut merancang kebijakan yang lebih terbuka terhadap modal asing.
Dalam situasi itu, Sumitro memilih jalan yang mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan idealismenya: membuka diri pada investasi asing, menata ulang fiskal, meredam inflasi. Bagi sebagian orang melihatnya sebagai kompromi. Sebagian lain menyebutnya penkhianatan. Tetapi jika kita lihat dalam lensa sejarah yang luas dan penuh dialektika, ini bagian dari dinamika dalam membangun keadilan, untuk mencapai kesana negara harus lebih dahulu untuk survive. Dan realitas mengharuskannya berkompromi, dalam kondisi ekonomi yang runtuh, stabilitas adalah prasyarat sebelum keadilan dapat dibangun.
Walaupun demikian, Orde Baru menjadi babak sejarah yang panjang. Ia menunjukkan keterbasan. Alih-alih industrialisasi yang terbangun, yang terjadi adalah tumbuhnya patronase. Di sinilah gagasan dan visi ekonomi berkeadilan Sumitro terbentur realitas kekuasaan.
Relevansi Gagasan Sumitro: Indonesia dan Dunia yang Berulang
Hari ini, dunia tampak berbeda. Tetpai Indonesia menghadapi tantangan yang sama: ketergantungan pada komoditas, deindustrialisasi prematur, ketimpangan pendapatan yang tajam, dan dominasi perusahaan multinasional. Ekonomi tumbuh, tetapi distribusinya timpang.
Thomas Piketty menunjukkan bahwa tanpa kebijakan redistributif, akumulasi kapital cenderung terkonsentrasi. Dalam literatur ketimpangan global diperlihatkan bahwa posisi negara yang lemah membuat kekayaan terkonsentrasi pada segelintir orang. Di banyak negara, termasuk Indonesia, pertumbuhan tidak selalu berarti pemerataan.
Pada titik ini, gagasan Sumitro layaknya gema dari masa lalu yang menolak sirna. Ia menjadi pengingat setia bahwa negara tidak boleh absen. Negara yang tidak mampu memberikan arah dan merancang pembangunan ekonomi akan dikutuk dalam perjalanan yang memupuk ketimpangan. Pasar jika dibiarkan sendiri, ia bukan hanya menjauh dari keadilan, melainkan mengkanibal negara.
Dalam imajinasi Sumitro, negara bukan leviathan yang menindas, melainkan penjaga keseimbangan. Cukup kuat untuk mengatur, cukup bijak untuk tidak mengekang, cukup cerdas memberikan arah pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Dengan kata lain, negara perlu menjadi smart state, mampu mengintervensi secara strategis, tetapi tetap akuntabel dan transparan.
Pemikiran Sumitro: Dialektika yang Terus Hidup
Sumitro Djojohadikusumo telah menjadi bagian dari sejarah. Tetapi gagasannya belum selesai. Ia terus hidup Pemikiran Sumitro tidak menawarkan jawaban yang sederhana. Ia justru mengajak kita untuk terus berdialog: tentang peran negara, fungsi pasar, dan tujuan pembangunan.
Di tengah dinamika ekonomi global, pertanyaan yang ia ajukan tetap relevan: apakah negara hadir untuk memastikan keadilan, atau berubah menjadi alat para pemegang kekuatan ekonomi?
Jawaban atas pertanyaan itu tidak pernah final. Ia selalu bergerak, berubah, dan berdialektika dengan waktu dan zaman. Dan jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan arah masa depan Indonesia.(*)
