FOKUS UTAMA – Kasus tiga terdakwa asal Banyumas dinilai bukan sekadar perkara pidana biasa. Koalisi Advokat Anti-Kriminalisasi justru melihatnya sebagai bentuk kriminalisasi dan penggunaan hukum yang berlebihan terhadap ekspresi demokrasi warga.
Pernyataan itu disampaikan dalam sidang pledoi di Pengadilan Negeri Purwokerto, Selasa (7/4/2026). Ketiga terdakwa merupakan pemuda yang sebelumnya ditahan terkait aksi pada Agustus 2025.
Koalisi menilai aksi tersebut adalah bagian dari gelombang protes masyarakat terhadap kebijakan negara. Menurut mereka, itu adalah hak konstitusional warga untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
Namun, aparat justru merespons dengan berlebihan. Koalisi mencatat adanya penangkapan massal, dugaan kekerasan, hingga kriminalisasi terhadap peserta aksi, termasuk anak muda.
Fakta Persidangan Melemahkan Dakwaan
Dalam fakta persidangan, koalisi mengungkap sejumlah kelemahan dakwaan:
· Tidak ada saksi mata yang melihat langsung ketiga terdakwa melakukan pelemparan.
· Identifikasi hanya berdasarkan analisis video, bukan pengamatan langsung di lokasi.
· Tidak ada dampak nyata yang membahayakan keselamatan umum.
· Api dari benda yang disebut molotov cepat dikendalikan, tanpa korban jiwa atau kerusakan signifikan.
Atas dasar itu, penggunaan Pasal 187 KUHP dinilai tidak relevan dan terkesan dipaksakan. Koalisi juga menyoroti adanya overcriminalization (pemidanaan berlebih) yang berpotensi melanggar prinsip HAM.
“Hukum Bukan Alat Balas Dendam”
“Pemidanaan tidak boleh menjadi alat balas dendam negara terhadap warga yang menyampaikan pendapat,” ujar Agusta awali amruloh SH, salah satu advokat terdakwa.
Dalam sidang, ahli sosiologi juga menyebut bahwa tindakan terdakwa tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial saat itu. Situasi chaos dipicu oleh penggunaan gas air mata oleh aparat yang menyebabkan kepanikan massa.
Ancaman Masa Depan Anak Muda
Koalisi menekankan bahwa ketiga terdakwa masih muda. Pemidanaan berat dikhawatirkan menimbulkan stigma sosial, membatasi akses pendidikan dan pekerjaan, serta memperbesar risiko marginalisasi.
Hukum pidana seharusnya menjadi ultimum remedium (upaya terakhir), bukan instrumen utama merespons perbedaan pendapat. Hakim dinilai memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional dalam menilai proporsionalitas putusan.
Desakan Koalisi: Bebaskan dan Pulihkan Hak
Koalisi mendesak majelis hakim untuk menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, membebaskan dari segala tuntutan hukum, serta memulihkan hak dan martabat mereka sebagai warga negara.
“Perkara ini bukan hanya tentang tiga terdakwa, tetapi juga tentang masa depan demokrasi dan posisi hukum dalam melindungi warga,” tegas Tata, sapaan akrab Agusta.
Koalisi pun menyerukan penghentian praktik kriminalisasi serta penegakan keadilan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. (Angga Saputra)
