Anang Fahmi
Dosen UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto
Tahun 1970-an, Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo merancang konsep “Ekonomi Pancasila” yang menempatkan kesejahteraan rakyat—terutama di pedesaan—sebagai tujuan utama pembangunan. Kini, 50 tahun kemudian, Presiden Prabowo Subianto, menghadapi ujian terberat dari filosofi sang ayah: bagaimana melindungi 140 juta rakyat miskin dan rentan ketika perang Iran-Israel mengancam menaikkan BBM dari Rp 12.300 menjadi Rp 32.000+ per liter?
Jawaban Prabowo: program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)—dua kebijakan yang jika dianalisis dengan framework Soemitronomic, adalah benteng pertahanan terakhir rakyat kecil menghadapi tsunami krisis energi global.
Soemitronomic: Ekonomi untuk Rakyat, Bukan Pasar
Soemitro Djojohadikusumo dalam magnum opus-nya tentang ekonomi Pancasila menegaskan: tujuan ekonomi bukan maksimalisasi profit atau efisiensi pasar semata, melainkan kesejahteraan seluruh rakyat—terutama yang paling lemah. Dalam bahasa fisika, ini adalah prinsip “minimum potential energy state untuk maximum population”—sistem ekonomi harus dirancang agar energi (resources) terdistribusi untuk memaksimalkan kesejahteraan mayoritas, bukan terkonsentrasi di elite.
Kontras dengan ekonomi neoliberal yang membiarkan mekanisme pasar menentukan alokasi resources, Soemitronomic mengajarkan: negara harus intervensi aktif untuk memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi, terutama saat krisis.
Krisis energi akibat perang Iran-Israel adalah test case sempurna. Jika pemerintah lepas tangan dan biarkan harga BBM naik mengikuti pasar global (Rp 32.000-43.600 seperti negara ASEAN lain), 70% rakyat Indonesia akan jatuh miskin. Inflasi 20%+, daya beli hancur, kelaparan massal. Dalam bahasa termodinamika: sistem ekonomi akan collapse karena “thermal shock”—perubahan temperature (harga energi) terlalu cepat.
MBG: Buffer Energi Biologis Saat Energi Fosil Mahal
Program Makan Bergizi Gratis adalah aplikasi brilian dari prinsip Soemitronomic. Ketika energi fosil (BBM) mahal membuat harga pangan melonjak—cabai Rp 150.000/kg bisa jadi Rp 300.000, ayam Rp 150.000/kg—rakyat miskin tidak akan mampu beli makanan bergizi. Malnutrisi meningkat, produktivitas turun, generasi mendatang stunting.
MBG adalah “energy subsidy” dalam bentuk berbeda. Alih-alih subsidi BBM Rp 500 triliun yang sebagian besar dinikmati kelas menengah-atas (pemilik mobil/motor banyak), MBG Rp 71 triliun per tahun langsung menyasar 82,9 juta anak dan ibu hamil/menyusui—mereka yang paling vulnerable terhadap krisis pangan.
Dalam bahasa fisika: MBG adalah “guaranteed minimum biological energy intake” untuk mencegah collapse generasi mendatang. Anak yang stunting hari ini adalah SDM yang hancur 20 tahun ke depan. Ini bukan charity—ini investasi ketahanan nasional jangka panjang.
Yang brilian: MBG dirancang berbasis pangan lokal. Bukan impor gandum atau susu formula, tapi nasi, jagung, ikan, sayur, buah lokal. Ini menciptakan “multiplier effect”—uang MBG mengalir ke petani lokal, nelayan, pedagang pasar, meningkatkan ekonomi desa. Dalam ekonomi Soemitro: “pembangunan dari bawah” bukan “trickle-down dari atas”.
KDMP: Ekonomi Gotong Royong Lawan Spekulan
Koperasi Desa Merah Putih adalah reinkarnasi visi Soemitro tentang “ekonomi gotong royong”. Ketika krisis energi membuat harga pangan volatil, tengkulak dan spekulan akan menimbun sembako, manipulasi harga, mencekik rakyat. KDMP adalah counter-mechanism: pooling resources petani, bargaining power kolektif, stabilisasi harga lewat cooperative action.
Dalam bahasa Game Theory yang digunakan Prof. Jiang Xueqin (yang memprediksi kekalahan AS), ini adalah “coalition formation against exploiters”.
Petani sendirian weak bargaining power, dikontrol tengkulak dan pasar oligopoli. Tapi petani dalam koperasi kuat—bisa negosiasi harga, akses modal, dan storage facilities untuk tidak terpaksa jual murah saat panen raya. Indonesia impor 4 juta barel minyak/hari, ketergantungan 70%. Ketika Selat Hormuz tertutup, biaya logistik naik 400-500%. Distribusi pangan dari Jawa ke Papua atau Maluku jadi sangat mahal. KDMP yang berbasis produksi lokal adalah solusi: setiap desa produksi pangan untuk kebutuhan sendiri dulu, surplus baru dijual keluar.
Ini aplikasi hukum termodinamika lokal: “minimize energy transport cost”. Mengangkut beras dari Jawa ke Papua butuh energi (BBM) besar. Tapi jika Papua produksi sagu, ubi, ikan lokal cukup untuk konsumsi sendiri, ketergantungan pada logistik eksternal turun, resilience naik.
Skenario Krisis: Bagaimana MBG-KDMP Melindungi Desa
Jika harga minyak USD 150-250/barel, Indonesia butuh Rp 113 triliun untuk mitigasi. Tapi ini assuming pemerintah bisa kontrol distribusi. Realitanya, dalam chaos krisis energi, desa-desa terpencil akan ditinggalkan—truk logistik tidak mau angkut sembako karena BBM mahal, risiko tinggi, margin tipis.
Di sinilah MBG-KDMP jadi lifeline. Skenario konkret:
Desa di Nusa Tenggara Timur, 500 KK, 2000 jiwa. Sebelum krisis, beli beras dari pedagang keliling, harga Rp 12.000/kg. Saat krisis, pedagang stop datang karena BBM mahal. Beras di pasar (jika ada) Rp 30.000+/kg. Desa kelaparan. Dengan MBG: 500 anak usia sekolah dapat makan bergizi gratis di sekolah, 1 kali/hari, 200 hari/tahun. Anggaran Rp 15.000/anak/hari x 500 x 200 = Rp 1,5 miliar/tahun untuk desa ini. Minimal anak-anak tidak kelaparan, produktivitas sekolah terjaga, generasi tidak lost.
Dengan KDMP: Koperasi desa sudah latih warga produksi pangan lokal—jagung, ubi, sayur, ternak ayam/kambing. Punya storage facility kecil untuk simpan hasil panen. Saat krisis, desa tidak fully dependent pada supply eksternal. Bisa survive 3-6 bulan dengan produksi sendiri sambil tunggu situasi stabil.
Kombinasi MBG+KDMP menciptakan “dual protection”: MBG sebagai safety net langsung (direct energy subsidy via food), KDMP sebagai economic empowerment (local production capacity). Dalam bahasa sistem: redundancy—jika satu sistem fail, yang lain backup.
Kritik dan Realitas: Apakah Cukup?
Jujur harus diakui: MBG Rp 71 triliun/tahun dan KDMP yang baru tahap rintisan tidak cukup untuk cover full impact krisis energi skala catastrophic. Jika BBM benar-benar Rp 40.000-50.000/liter, inflasi 20%+, ekonomi kolaps, MBG hanya bisa selamatkan sebagian kecil penduduk.
Tapi dalam prinsip Soemitro: “protect the weakest first”. Alih-alih subsidi BBM Rp 500 triliun yang benefit kelas menengah atas, better alokasi Rp 71 triliun untuk MBG yang targeted ke 82,9 juta jiwa paling rentan plus KDMP untuk empowerment ekonomi lokal.
Ini adalah choice dalam kondisi keterbatasan ekstrem—triage dalam bahasa medis. Tidak semua bisa diselamatkan, prioritaskan yang most critical dan most savable. MBG menyelamatkan generasi mendatang (anak-anak) dari stunting, KDMP membangun resilience jangka panjang ekonomi desa.
Pelajaran Soemitro: Ekonomi Bukan Angka, tapi Manusia
Prof. Soemitro selalu menekankan: ekonomi adalah tentang manusia, bukan GDP atau inflasi atau angka-angka statistik. Ketika ekonom neoliberal bilang “subsidi BBM inefficient, better let market decide”, Soemitro akan tanya: “Efficient untuk siapa? Market decide apa—bahwa rakyat miskin mati kelaparan karena tidak punya daya beli?”
Perang Iran-Israel dan krisis energi global membuktikan Soemitro benar. Market gagal. Harga minyak ditentukan bukan oleh supply-demand rasional, tapi oleh geopolitik, spekulasi, dan power play antara superpower. Rakyat kecil jadi korban dari permainan yang tidak mereka mulai dan tidak bisa mereka kontrol.
MBG dan KDMP adalah jawaban Soemitronomic: negara harus hadir, intervensi, protect yang paling lemah. Bukan dengan retorika kosong, tapi dengan program konkret yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari—makan siang anak sekolah, akses modal koperasi desa, training produksi pangan lokal.
Apakah ini akan cukup? Tidak, jika krisis benar-benar catastrophic level. Tapi ini adalah yang bisa dilakukan dengan resources terbatas dan waktu mendesak.
MBG-KDMP adalah penyesuaian layar ala Soemitronomic—melindungi rakyat kecil dengan cara yang realistis, targeted, dan sesuai dengan nilai gotong royong dan keadilan sosial Pancasila yang diajarkan Soemitro 50 tahun lalu.
Sejarah akan menilai: apakah Prabowo berhasil mengaplikasikan filosofi Soemitronomic menghadapi krisis terbesar sejak 1998? Atau apakah MBG-KDMP hanya plester di luka tembak? Kita akan tahu dalam 6-12 bulan ke depan.(*)
