D. Baswananda
Di era digital, kemiskinan tidak lagi sekadar persoalan penghasilan rendah atau akses ekonomi yang terbatas. Ia juga menyangkut satu pertanyaan mendasar: siapa yang diakui oleh sistem sebagai miskin?
Transformasi pendataan sosial di Indonesia—yang kini terintegrasi dalam DTSEN—menunjukkan bagaimana negara semakin bergantung pada big data untuk menentukan distribusi bantuan sosial dan subsidi. Secara administratif, ini adalah kemajuan. Namun secara sosiologis, kita perlu bertanya: apakah digitalisasi ini benar-benar memanusiakan, atau justru melahirkan bentuk baru kemiskinan yang lebih halus dan sulit dikenali?
Kemiskinan sebagai Produk Struktur
Dalam teori klasik, kemiskinan dipahami sebagai hasil ketimpangan struktural. Karl Marx menjelaskan bahwa kemiskinan lahir dari relasi produksi yang timpang—ketika kelas pekerja tidak memiliki alat produksi dan terjebak dalam sistem yang menguntungkan pemilik modal. Jika mengikuti logika Marx, maka kemiskinan bukanlah kegagalan individu, melainkan konsekuensi sistemik.
Namun di era digital, struktur dominasi tidak lagi hanya berwujud kepemilikan tanah, pabrik, atau modal finansial. Ia juga hadir dalam bentuk kontrol atas informasi dan data. Mereka yang menguasai sistem pendataan memiliki kuasa untuk mendefinisikan siapa yang miskin dan siapa yang tidak. Struktur ekonomi bertemu dengan struktur informasi.
Governmentality dan Kuasa Statistik
Michel Foucault memperkenalkan konsep governmentality—cara negara mengelola populasi melalui teknik pengetahuan, statistik, dan administrasi. Dalam pandangan Foucault, kekuasaan modern tidak selalu represif; ia bekerja melalui klasifikasi, pendataan, dan normalisasi.
Pendataan sosial seperti DTSEN dapat dibaca melalui lensa ini. Negara menghitung, mengelompokkan, dan mengintervensi warga berdasarkan kategori tertentu. Statistik bukan lagi sekadar alat deskripsi, melainkan instrumen kekuasaan.
Ketika status sosial-ekonomi seseorang ditentukan oleh variabel dan skor tertentu, maka kita menyaksikan bentuk baru relasi kuasa: kuasa algoritmik. Warga tidak mengetahui sepenuhnya bagaimana skor kesejahteraan dihitung. Mereka jarang memahami indikator apa yang menentukan akses bantuan. Dalam situasi ini, statistik berubah menjadi penentu takdir administratif.
Simplifikasi Negara dan Realitas yang Direduksi
James C. Scott dalam Seeing Like a State menjelaskan bagaimana negara modern cenderung menyederhanakan realitas sosial agar mudah dikelola. Kompleksitas kehidupan warga direduksi menjadi kategori-kategori yang “terbaca” oleh birokrasi.
DTSEN, seperti sistem data lainnya, membutuhkan variabel terukur. Tetapi kemiskinan sering kali bersifat multidimensional dan kontekstual. Ketika realitas hidup yang kompleks dipaksa masuk ke dalam tabel statistik, sebagian pengalaman sosial akan terpinggirkan.
Modal Simbolik dan Stigma Data
Pierre Bourdieu berbicara tentang berbagai bentuk modal: ekonomi, sosial, kultural, dan simbolik. Dalam konteks digital, literasi administratif dan digital menjadi bentuk modal baru. Mereka yang memiliki pendidikan dan akses teknologi lebih mampu memperbarui atau mengoreksi datanya.
Kemiskinan Tanpa Suara
Bagi kelompok rentan, prosedur daring dan mekanisme administratif justru menjadi hambatan baru. Petugas lapangan sering kali terikat pada “apa yang muncul di sistem”. Pengalaman hidup warga yang tidak tercermin dalam data sulit dijadikan dasar kebijakan.
Kemiskinan, dalam konteks ini, tidak hanya soal kekurangan materi. Ia menjadi kemiskinan epistemik: ketidakberdayaan untuk mendefinisikan diri sendiri di hadapan sistem.
Menuju Kedaulatan Data Warga
Jika negara semakin bergantung pada data untuk mendistribusikan hak sosial, maka warga harus memiliki hak yang sepadan atas data tersebut: transparansi indikator, mekanisme koreksi yang mudah, serta partisipasi komunitas dalam validasi data.
Penutup: Data Bukan Takdir
Kemiskinan di era digital bukan hanya persoalan distribusi ekonomi, tetapi juga persoalan distribusi kuasa atas informasi. Data penting dan integrasi sistem perlu. Tetapi data tidak boleh menjadi takdir. Negara yang adil bukan hanya negara yang memiliki database canggih, melainkan negara yang tetap memberi ruang bagi warganya untuk berkata: “Angka itu tidak mewakili hidup saya.”
