JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri dan menutup secara resmi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I partai di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Senin (12/1/2026). Dalam arahan politiknya, Megawati menegaskan sikap partai sebagai “partai penyeimbang” di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Megawati tiba di lokasi mengenakan atasan bernuansa merah dan celana hitam, disambut oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, cucunya Pinka Hapsari, serta sejumlah elite partai.
Rakernas yang berlangsung sejak 10 Januari ini secara resmi memutuskan sikap politik PDIP untuk tidak mendeklarasikan diri sebagai oposisi, melainkan mengambil peran sebagai penyeimbang yang akan bersikap sebagai “mitra kritis sekaligus mitra strategis” pemerintah.
Soroti 8 Tantangan Besar dan Teguhkan Posisi Ideologis
Dalam pidato yang berakar pada ideologi Pancasila dan ajaran Bung Karno, Megawati menyoroti setidaknya delapan tantangan utama bangsa ke depan:
1. Krisis keteladanan bernegara.
2. Bencana alam dan anomali cuaca ekstrem.
3. Runtuhnya supremasi hukum.
4. Persoalan ekonomi, defisit fiskal, dan ketimpangan.
5. Bekerjanya otoritarianisme populis yang membungkam suara kritis.
6. Penggerusan nilai kebangsaan.
7. Pertarungan geopolitik global yang memicu neo-otoritarianisme.
Menghadapi tantangan tersebut, Rakernas mengusung tema “Satyam Eva Jayate: Di sanalah Aku Berdiri Untuk Selama-lamanya, Kader Sebagai Pandu Ide Perjuangan”. Tema ini menegaskan komitmen partai untuk mendorong praksis Pancasila dan memperjuangkan keadilan sosial.
“Setiap kader Partai adalah pandu ide Perjuangan, yang memimpin pergerakan Rakyat. Kader PDI Perjuangan bukan hanya pelaku politik elektoral, tetapi juga penggerak kesadaran Rakyat, penegak nilai-nilai Pancasila, serta menjadi teladan,” tegas pesan dalam kesimpulan Rakernas, yang mencerminkan arahan Megawati.
Rakernas juga menghasilkan berbagai rekomendasi dari tujuh komisi, termasuk strategi menghadapi Pemilu 2029 di mana diperkirakan 56% pemilih adalah generasi muda. Dengan penutupan ini, PDIP resmi memulai peran barunya sebagai kekuatan penyeimbang di parlemen, sambil tetap menjaga kritisisme berdasarkan ideologi Pancasila. (Angga Saputra)
