BANYUMAS – Pemerintah Kabupaten Banyumas terus memperkuat layanan publik digital melalui aplikasi Lapak Aduan. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Banyumas, Agus Nur Hadie, saat membuka Rapat Monitoring dan Evaluasi Lapak Aduan Banyumas 2025 di Smart Room Purwokerto, Selasa (4/11/2025).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Administrasi Umum Setda Banyumas Amrin Ma’ruf, Kepala Diskominfo Banyumas Budi Nugroho, serta perwakilan perangkat daerah dan pengelola aplikasi pengaduan.
Dalam sambutannya, Sekda menekankan pentingnya perubahan paradigma aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dan penerimaan terhadap kritik sebagai bagian dari budaya kerja pemerintahan yang modern dan akuntabel.
> “Dulu informasi bersifat tertutup, sekarang prinsipnya terbuka kecuali yang rahasia. Pemerintah harus membuka diri terhadap kritik dan saran masyarakat,” ujar Agus.
Agus menyebut aplikasi Lapak Aduan yang diluncurkan sejak 2019 telah mendekatkan pemerintah dengan warga. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat menyampaikan laporan seperti jalan rusak, lampu mati, hingga keluhan pelayanan publik tanpa harus datang ke kantor.
> “Fast response adalah kunci. Minimal aduan dijawab, jangan dibiarkan. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik,” tegasnya.
Ia berharap evaluasi ini menjadi momentum peningkatan kinerja dan kecepatan respons seluruh perangkat daerah.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Banyumas Budi Nugroho memaparkan bahwa hingga Oktober 2025, aplikasi Lapak Aduan telah menerima 12.561 laporan. Sebanyak 11.833 aduan telah direspons, sementara 7,8 persen masih dalam proses tindak lanjut.
Rincian Kecepatan Respons:
– Di bawah 3 jam: 25,6%
– Di atas 3 jam: 11,6%
– Lebih dari 1 hari: 57%
– Dalam proses: 5,8%
Jenis aduan terbanyak berasal dari sektor infrastruktur (46,8%), disusul isu lingkungan, sosial, serta pelayanan administrasi dan pendidikan, terutama saat penerimaan siswa baru.
Budi menambahkan, ke depan Lapak Aduan akan diintegrasikan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan media sosial untuk mempercepat analisis dan tindak lanjut laporan masyarakat. (Yoga Cokro)
