BANYUMAS – Seluruh elemen masyarakat diharapkan ikut berkontribusi mengawal jalannya pelaksanaan Pilkada 2024 secara serentak yang kini prosesnya tengah berjalan.
Suksesnya proses pelaksanaan Pilkada bukan sebatas pada tingginya tingkat partisipasi masyarakat tapi juga bagaimana supaya bisa menghasilkan pemimpin yang akuntabel dan kredibilitas.
Demikian disampaikan dosen Fisip Unsoed Purwokerto Ali Rohkman dalam Forum Grup Discussion (FGD), yang mengusung tema ‘Korelasi antara Pemilukada dengan Kesejahteraan Rakyat’, di Aula Kantor Kelurahan Purwokerto Lor, Sabtu (27/07/2024).
Menurut Ali, Pilkada itu adalah sebuah tahapan, dimana ada input, proses dan output. Input adalah sesuatu yang akan diberikan perlakuan. Proses adalah aktivitas yang memberikan perlakuan. Sementara output adalah hasil dari perlakuan.
“Kriteria yang diingkan seperti apa, kemudian diajak diskusi, menyampaikan aspirasi dan selanjutnya dikawal bagaimana kebijakan selama memimpin,” katanya.
Input yang baik, diikuti dengan proses yang benar, maka bisa tercipta output yang berkualitas. Dalam hal ini, Partai Politik tidak hanya memiliki peran untuk dipilih, tetapi berkewajiban memberikan edukasi politik kepada masyarakat.
“Biaya politik jadi mahal jika terjadi jual beli suara,” ujarnya.
Acara FGD bertemakan ”Korelasi antara Pemilukada dengan Kesejahteraan Rakyat’ yang diinisiasi Ketua Fraksi PDI-P dan Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Bambang Hariyanto Baharudin (BHB) tersebut juga menghadirkan pembicara lain yang juga dari Dosen Fisip Unsoed, Dr Indaru Setyo Nurprojo.
Berlaku sebagai moderator adalah Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Banyumas Liliek Darmawan. Acara tersebut menghadirkan tokoh masyarakat, akademisi, serta masyarakat Kecamatan Purwokerto Timur.
Dalam kesempatan tersebut, Indaru mengatakan, masyarakat umum berkaitan dengan tahapan Pilkada, diharapkan bisa menjadi pemilih yang cerdas. Cerdas dalam memilih sosok yang dinilai kredibel, cerdas dalam mengawasi jalannya pilkada, serta terus mengawal selama sosok tersebut memimpin.
“Dalam hal ini (Membentuk pemilih yang cerdas, red) tetap ada peran dari partai politik, dan peran penyelenggara pilkada, jadi tidak hanya masyarakat saja,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jateng, Bambang Haryanto Baharudin membenarkan, biaya politik bisa saja tidak mahal, jika memang tidak ada jual beli suara. Sebab, hal itu juga yang akan berkaitan dengan kebijakan dan kesejahteraan rakyat.
Menurut BHB, masyarakat sebagai pemilih, jangan membebani calon. Sedangkan bagi para calon, jangan membeli suara rakyat. Tapi perlu dilakukannya pendekatan, lakukan diskusi untuk menampung aspirasi yang diharapkan, selanjutnya jaga kepercayaan.
“Sebagus-bagusnya sistem pasti ada kelemahannya, sejelek-jeleknya sistem tetap ada kebaikannya. Disinilah perlunya masyarakat turut mengawal jalannya politik,” kata Ketua DPC PDI-P Banyumas periode pertama tahun 1999 ini. (Angga Saputra)
