POLITIK – Perubahan perilaku pemilih diharapkan memberikan andil menciptakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Berkualitas. Selain itu, sedikitnya ada tiga hal yang perlu dilakukan untuk mengubah cara pandang guna mewujudkan pilkada yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat.
Ketiganya adalah pertama, tidak membebani calon kepala daerah dengan hal-hal tidak perlu dan mengarah praktik transaksional. Kedua, membangun kontrak politik atau komitmen yang bermartabat antara komunitas pemilih dengan kandidat. Dan ketiga, mengawal hasil pilkada dengan melakukan komunikasi politik.
Demikian poin dalam diskusi dan pendidikan politik bertema Korelasi Pilkada dan Kesejahteraan Rakyat di Aula Kecamatan Kedungbanteng, Sabtu (13/7) kemarin. Acara diikuti pengurus kecamatan dan 14 ranting PDI Perjuangan se-Kedungbanteng.
Acara diadakan oleh Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bambang Hariyanto Baharudin (BHB) dan melibatkan narasumber, Ahmad Nurkhayadin (Tenaga Ahli DPR RI) dan Hanan Wiyoko (Direktur Berdikari Institute). Acara dipandu moderator Zunianto Subekti, Pimred Satelit TV.
Dalam penyampaiannya, BHB mengawali dirinya kerap mendapat curhat atau mendengarkan udarasa dari pemilih perihal kondisi dan permasalahan rakyat Banyumas. Misalnya, soal kondisi rumah tidak layak huni dan lainnya.
Kondisi tersebut, kata politisi PDIP yang akan menjabat untuk keenam kalinya sebagai anggota DPRD Jawa Tengah ini, membuat perenungan tentang perlunya meningkatkan kualitas Pilkada. Menurutnya, pilkada yang berkualitas akan menghasilkan pemimpin yang peduli kesejahteraan sosial.
“Saya tidak setuju adanya anggapan untuk calon kepala daerah melulu dilihat dari isi tasnya saja. Penting melihat calon pemimpin yang memiliki kapasitas dan integritas. Karena kalau ‘isi tas’ saja dikhawatirkan bisa jadi pasien KPK,” kata BHB yang juga merupakan Ketua DPC PDIP Banyumas periode pertama tahun 1999.
Ia berharap, dengan acara pendidikan politik dan diskusi semacam itu, para peserta bisa mengubah cara pandang dalam hal menentukan pilihan di TPS Pilkada 27 November 2024 mendatang. Misalnya, menjauhi praktik politik uang.
“Pilkada bukan semata kepentingan calon saja, tapi juga pemilih. Jadi kalau kita renungkan, siapa yang rugi dengan adanya politik uang? Ya tentu pemilih,” kata BHB yang ketika masih duduk sebagai mahasiswa, dirinya juga sudah menjadi Ketua PDI Pro Mega Kabupaten Banyumas .
Sebelum BHB bicara, dua narasumber yakni Ahmad Nurkhayadin dan Hanan Wiyoko selaras menggugah kesadaran pemilih untuk mengedepankan ideologi dan nurani serta pilihan rasional dalam menentukan pilihan. Hal lain yang disampaikan Hanan Wiyoko adalah tantangan calon bupati dan wakil bupati Banyumas 2024-2029 untuk memberesi problem Banyumas.
Problematika Banyumas yang disampaikan antara lain, tingginya prosentase angka kemiskinan mencapai 12,84 persen di 2023, jumlah 70.000-80.000 rumah tidak layak huni, jumlah pengangguran mencapai 58.000 jiwa, serta beban utang PEN Rp 200 miliar yang membebani APBD Banyumas.
Hal lain yang menjadi sorotan antaralain optimalisasi pendapatan retribusi parkir yang masih rendah, penyehatan Perumda Pasar dan Banyumas Investama Jaya, serta pemanfaatan aset Kebondalem.
Acara yang berlangsung pukul 20.00 wib dan berakhir pukul 22.30 wib itu berlangsung gayeng. Ada beberapa penanggap yang aktif antara lain senior PDI Perjuangan, Adi Tarso, ketua PAC PDIP Kedungbanteng Eni Marheningsih dan tiga orang peserta.
Peserta menyoroti perihal sikap yang harus dilakukan ketika ada iming-iming politik uang, aspirasi untuk sekolah swasta dan pengentasan kemiskinan untuk buruh tani dan peternak.
Hanan Wiyoko untuk indiebanyumas