NASIONAL– Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia berjanji menerbitkan izin pengelolaan tambang untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pekan depan.
Kata Bahlil, izin diberikan ke NU karena mereka memang menjadi salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan yang berhak mendapatkannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Namun, Bahlil mengatakan pemberian izin itu akan diberikan kepada badan usaha yang dikelola oleh ormas keagamaan. Ia menyebut NU sudah membuat badan usaha dan mengurus wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada Kementerian Investasi/BKPM.
“NU mendapat (WIUPK), NU membuat badan usaha. Jadi, badan usahanya (yang dapat izin tambang), nanti dikelola secara profesional. Saya sudah membaca beberapa rilis PBNU dan betul mungkin kalau tidak salah minggu depan sudah selesai urusannya,” katanya dalam konferensi pers di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Jumat (7/6) dikutip CNN Indonesia.
“Habis itu kita akan kasih lagi yang berikut. Yang jelas kami akan menawarkan (izin tambang ke ormas keagamaan lain),” sambung Bahlil.
Bahlil mengungkapkan ormas keagamaan berhak mendapatkan izin untuk wilayah bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B). Khusus untuk PBNU akan mendapatkan jatah eks PT Kaltim Prima Coal (KPC).
Ia enggan membocorkan berapa cadangan batu bara yang ada di wilayah tambang bekas KPC tersebut.
“Pemberian (WIUPK) kepada PBNU adalah eks KPC. Berapa cadangannya? Nanti tanya begitu sudah kita kasih, nanti tanya mereka (ke PBNU) saja,” bebernya.
Akan tetapi, sebelumnya ia menegaskan bahwa PBNU bakal mendapatkan konsesi tambang batu bara dengan cadangan yang cukup besar.
Bahlil beberapa kali menyatakan bangga terhadap NU. Terlebih, ia mengaku lahir dari ibu yang merupakan seorang kader NU.
Alri Johan