Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terus berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Bareskrim Polri dalam mengusut dugaan peretasan data pemilih Pemilu 2024. Dari hasil pengecekan, KPU, BSSN dan Bareskrim Polri tengah melakukan pengecekan analisis.
Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengatakan, KPU mengetahui informasi terkait adanya pihak yang menjual data yang diduga milik KPU sejak hari Senin, 27 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB. Setelah mendapatkan informasi tersebut, KPU langsung menginformasikan kepada BSSN, Bareskrim dan instansi terkait lainnya.
“Berdasarkan hasil pengecekan bersama, saat ini beberapa analisis sedang dijalankan seperti analisis log akses, analisis manajemen pengguna, dan analisis log lainnya yang diambil dari aplikasi maupun server yang digunakan untuk mengidentifikasi pelaku, jika benar melakukan peretasan terhadap Sistem Informasi Data Pemilih,” kata Hasyim dalam keterangannya, Rabu (29/11/2023).
Hasyim menuturkan KPU memberikan akses seluas-luasnya kepada tim untuk melindungi dan mencegah terjadinya penyebaran data pemilih. Saat ini, kata Hasyim, KPU terus mengumpulkan bukti-bukti kebocoran data itu.
“KPU senantiasa berkoordinasi dengan BSSN, Bareskrim, pihak pengembang, dan instansi terkait lainnya untuk mendapatkan data-data dan bukti-bukti digital terkait informasi data breach tersebut,” ucapnya.
Hasyim mengatakan, saat ini pihaknya juga tengah menonaktifkan akun pengguna Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Hasyim mengatakan hal itu sebagai bentuk penanganan peretasan lebih jauh lagi.
Diketahui, berdasarkan informasi yang viral di media sosial, threat actor bernama Jimbo membobol data pemilih dari KPU dan menjual data tersebut. Salah satu akun di media sosial X membeberkan dalam cuitannya, mengenai threat actor bernama Jimbo menjual data-data dari KPU. Data-data tersebut dijual dengan 2 BTC (Bitcoin). Untuk harga 1 BTC setara dengan Rp571.559.477.
Data itu memuat terkait informasi dari dua ratusan juta data personel, di antaranya meliputi NIK, NKK, nomor KTP, TPS, e-KTP, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Data-data itu juga termasuk dari konsulat jenderal Republik Indonesia, kedutaan besar Republik Indonesia, dan konsulat Republik Indonesia.
Dugaan Kebocoran 240 Juta Data Pemilih
Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Perindo, Tama Satrya Langkun menyoroti dugaan kebocoran 204 juta data pemilih di Pemilu 2024 dikelola Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Tama mengatakan pihaknya mendukung penuh langkah KPU untuk pro-aktif menelusuri soal kebocoran data tersebut dengan menggandeng Polri serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
“Artinya ada tanggung jawab bagi ketiga lembaga tersebut untuk memastikan informasi kebocoran itu,” kata Tama kepada wartawan, Rabu (29/11/2023).
Apabila kebocoran data itu benar terjadi dan disalahgunakan oleh sejumlah pihak, Tama meminta harus ada upaya penegakan hukum merujuk kepada Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).
“Siapapun yang sengaja melawan hukum, menerobos melakukan peretasan, melakukan pengumpulan data pribadi kemudian diduga dijual ke pihak-pihak tertentu. Artinya dia juga mendapat keuntungan dalam proses tersebut, itu jelas ada pidananya. Ada di UU PDP,” jelas Tama — yang juga merupakan Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) ini.
Di samping itu, Tama menambahkan, KPU harus mengidentifikasi terkait penyebab kebocoran data tersebut. Apakah benar diretas atau hanya terdapat kekeliruan dalam proses pengolahan data.
“Kita minta semua pihak yang konsen dalam hal ini dilibatkan. Semua proses harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kita ingin, masyarakat atau peserta Pemilu bisa memastikan peristiwa apa yang sebenarnya terjadi. Agar ke depan KPU dapat membuat mitigasi yang kuat dalam hal sistem keamanan data,” pungkasnya.