Hasil survei terbaru Charta Politika menyebut pencalonan Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan putera sulung Presiden Joko Widodo, malah membebani elektabilitas capres Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto.
Pengamat politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Airlangga Pribadi menilai, penurunan elektabilitas Prabowo-Gibran merupakan konsekuensi dari semakin tingginya kesadaran publik.
Hal ini, menurut Airlangga, merupakan buntut telah terjadinya intervensi kekuasaan dalam meloloskan Gibran seusai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 soal batas usia capres-cawapres paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.
Apalagi, sambung Airlangga, di media sosial juga marak sebutan “Mahkamah Keluarga” sebagai sindiran atas putusan kontroversial MK yang menguntungkan Gibran maju ke kontestasi Pilpres 2024.
“Survei Charta Politika memperlihatkan tampilnya Gibran mendampingi Prabowo justru membebani Prabowo. Alih-alih ikut memperkuat suara, malah merosot,” kata Airlangga kepada wartawan, Rabu (8/11).
Doktor alumnus Murdoch University, Australia tersebut mengatakan, persepsi adanya intervensi kekuasaan di MK membuat pandangan publik bergeser. Terutama bagi para pendukung Presiden Jokowi, dan tidak serta merta memperkuat pencawapresan Gibran.
“Justru yang terjadi adalah penguatan tentang tampilnya Gibran sebagai simbol representasi politik dinasti Jokowi yang berusaha melanggengkan kekuasaan,” kata Airlangga.
Seperti diketahui, pada Senin (6/11), Charta Politika merilis hasil survei terbaru. Simulasi tiga pasang calon presiden-calon wakil presiden, Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapat elektabilitas tertinggi yakni 36,8 persen, disusul Prabowo Subianto-Gibran (34,7 persen), dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (24,3 persen). Adapun jumlah responden yang tidak menjawab sebanyak 4,3 persen.
Selain soal tergerusnya elektabilitas Prabowo, pada survei Charta Politika terkini, disebutkan sebanyak 39,7 persen responden menyatakan percaya bahwa Presiden Joko Widodo turut campur dalam keputusan MK terkait batasan usia calon wakil presiden dan dari jumlah tersebut, 49,9 persen responden setuju bahwa hal tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang untuk memudahkan orang dalam keluarga Presiden Jokowi menjadi calon wakil presiden.
