Banyumas, indiebanyumas.com – Jumlah Keluarga Penerima Manfaat program Bantuan Bansos Sembako di Kabupaten Banyumas sejauh ini data yang ada masih tetap sama, yaitu sebanyak 205 ribu keluarga. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsospermandes) Kabupaten Banyumas Ir Widarso MM mengatakan pihaknya belum berani memastikan apakah memang benar ada penambahan setelah data penerima divalidasi.
“Kita belum bisa memastikan apakah nilai tambahan yang Anda sebut sebanyak 40 ribu itu sudah merupakan angka pasti, karena sejauh ini pihak Kemensos belum menyampaikan data perubahan penerima KPM kepada kami,” kata kepala dinas yang ditunjuk sebagai Sekretaris Tim Koordinasi (Tikor) Daerah dalam program penyaluran Bansos Sembako.
Widarso pun belum memastikan kepastian kapan penyaluran untuk 3 periode terakhir tahun 2021 ini akan dilaksanakan meskipun informasi yang beredar menyebutkan akan digelar pada Oktober. “Mungkin Oktober untuk dua tahap namun saya belum memastikan apabila belum ada surat perintah langsung dari Kementrian (Kemensos),” kata Widarso.
Hal sama juga mengenai jenis komoditi bahan pangan yang menjadi hak penuh KPM untuk memilih. Widarso mengatakan, pemerintah daerah selalu mengacu pada ketentuan yang berlaku yaitu Pedoman Umum (Pedum) penyaluran Bansos Sembako.
“Terutama untuk komoditi sayuran yang pada terakhir penyaluran kemarin, jenisnya diganti menjadi buah. Nah, untuk pelaksanaan penyaluran terakhir tahun ini kita tetap mengacu aturan dimana soal komoditi sebenarnya hak daripada agen dan KPM dalam menentukan,” katanya.
Melansir dari portal berita tempo.id Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) segera menuntaskan penyaluran bantuan sosial atau bansos sebelum pekan ketiga September ini berakhir.
“Kasihan keluarga penerima manfaat (KPM) itu. Tidak ada yang sulit, kalau kita bersungguh-sungguh,” kata Mensos Risma dalam pertemuan pemadanan data di Palangkaraya, Jumat, 17 September 2021.
Risma menyebut, salah satu yang dikeluhkan Himbara dalam proses penyaluran bansos di daerah adalah kondisi geografis. Kondisi di Kalimantan Tengah misalnya, kebanyakan berupa lahan gambut, rawa dan sungai. Untuk mengatasi kendala tersebut, Risma meminta Bank BUMN dan pendamping menyalurkan bantuan sekaligus, yakni dengan menyalurkan langsung kepada KPM, PKH, dan BPNT.
“Saya minta Bank Himbara mempermudah pemenuhan kebutuhan hak-hak KPM. Kasihan, mereka orang miskin yang membutuhkan bantuan,” tutur Risma.
Mantan Wali Kota Surabaya itu meminta agar bank mendekatkan pelayanan ke tempat tinggal KPM. Dalam jangka panjang, Risma akan menyiapkan peraturan khusus agar bisa menjadi payung hukum bagi Himbara untuk menyalurkan bansos secara sekaligus.
“Untuk kawasan dengan banyak tantangan alam seperti di Kalteng memang perlu pendekatan khusus. Saya akan siapkan aturan dimana dalam penyaluran bansos menggunakan pendekatan geografis, bukan sekedar administratif,” ujar Risma.
Angga Saputra
