Banjarnegara – Kabupaten Banjarnegara memperoleh penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) delapan kali berturut-turut. Penghargaan WTP atas pencapaian laporan keuangan tahun 2020 dari Kementerian Keuangan RI itu diserahterimakan di Auditorium BPK Semarang, kepada oleh Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono, Selasa (18/5).
Pada penghargaan tahun ini, Pemkab Banjarnegara berhasil meraih nilai tertinggi dari hasil pemantauan penyelesaian tindak lanjut sampai dengan akhir tahun 2020, dengan nilai 94,86. Menyusul berikutnya adalah Magelang (91,30), dan Kendal (79,71). Nilai tersebut juga berada di atas rata-rata nasional sebesar 75,6.
Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono mengatakan capian tersebut bisa dibanggakan dan merupakan anugerah Tuhan YME. Ia juga mengapresiasi kinerja jajaran Pemkab dan masyarakat Banjarnegara yang terus mendukung program pembangunan yang sedang dipimpinnya.
“Tak lupa puji syukur kami panjatkan atas lindungan dan petunjuk Allah. Dan ucapan terima kasih saya sampaikan kepada jajaran OPD dan masyarakat Banjarnegara yang telah berjuang keras dan terus-menerus dalam rangka mewujudkan Banjarnegara yang bermartabat dan sejahtera. Prestasi ini adalah milik kita bersama,” kata Budhi Sarwono, dalam keterangan tertulisnya, Selasa malam (18/5).
Menurut Budhi, capaian itu merupakan bukti bahwa jajaran Pemkab Banjarnegara telah bekerja keras mewujudkan tata kelola pembangunan dan keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga Banjarnegara.
Sedangkan rakyat, lanjut bupati, telah memberikan sumbangsih dan dukungan yang nyata sehingga fokus pembangunan terutama di bidang infrastruktur dan ekonomi bisa bertahan dan tetap berjalan di tengah wabah Covid-19.
“Kita telah buktikan bahwa predikat Wajar Tanpa Pengecualian di Banjarnegara benar-benar berkorelasi dengan kinerja pembangunan. Sebab, Banjarnegara menerima WTP bukan hanya karena tata kelola keuangannya dinilai bagus, tapi secara nyata juga terlihat hasilnya. Jadi bukan sekedar bukti administrasi dan SPJ, tapi benar-benar kinerja Pemkab Banjarnegara yang berdampak langsung dan dinikmati oleh masyarakat. Intinya bahwa pengelolaan keuangan, harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas, termasuk peningkatan kesejahteraan,” tandas bupati.
Sementara, Sekda Banjarnegara Drs. Indarto M. Si, yang turut mendampingi bupati dalam pemberian penghargaan tersebut, menjelaskan opini WTP diberikan atas akuntabilitas laporan keuangan yang dilakukan setiap tahun. Laporan tersebut telah dilakukan pengawasan dan keseimbangan dari laporan yang ada dengan lima indikator asersi laporan keuangan.
“Alhamdulillah Banjarnegara sudah delapan kali berturut-turut untuk periode 2013-2020. Ini adalah bentuk penghargaan dan pengakuan terhadap keberhasilan pembangunan dan administrasi keuangan di Banjarnegara. Dan dengan memperoleh WTP, kita juga berhak memperoleh Dana Insentif Daerah atau DID nantinya,” kata Sekda.
Sementara, Kepala Perwakilan BPK Jateng Ayub Amali mengatakan pandemi telah berdampak besar dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK. Mempertimbangkan situasi pandemi, BPK pun melakukan penyesuaian-penyesuaian pada metode dan prosedur pemeriksaan.
Namun Ayub Amali berharap agar LHP yang sudah disampaikan BPK dapat menjadi pendorong dan motivasi bagi Pemda untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Mari kita bersama-sama berusaha dan berkomitmen untuk menyelenggarakan keuangan negara dan daerah yang transparan dan akuntabel,” ucap Ayub.
