Jakarta – Pemerintah tengah membahas opsi perpanjangan bantuan sosial tunai (BST) atau bantuan langsung tunai (BLT) dari Kementerian Sosial (Kemensos). Hingga kini, anggaran BLT Kemensos telah terserap Rp11,81 triliun atau 98,39 persen dari pagu Rp12 triliun.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pembahasan yang telah dilakukan sejak sebelum Idulfitri itu kini memasuki tahap finalisasi.
“Sudah dibahas di rapat Satgas PEN bersama Kementerian Keuangan dan seluruh kementerian/lembaga terutama ada Kementerian Sosial di sana. Kami sedang membahas finalisasi,” ujarnya dalam bincang-bincang bersama wartawan, Senin (17/5).
Nantinya, kata Susi, kebijakan tersebut akan mempertimbangkan serapan anggaran program perlindungan sosial (Perlinsos) lainnya yang masih minim.
“Apakah akan ada penambahan alokasi dari yang lain, teknisnya akan seperti apa ditambahnya, itu yang nanti akan kami bahas di rapat Satgas minggu ini, dan sudah sepakat dengan teman-teman Kemenkeu dan Kemensos,” jelasnya.
Diketahui, Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Aksesibilitas Sosial Sonny W Manalu menyatakan dana BLT Kemensos hanya disiapkan sampai 1 April 2021.
Dana sebesar Rp12 triliun itu disalurkan setiap bulannya kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama empat bulan sejak Januari lalu. Per keluarga menerima Rp300 ribu per bulan dengan penyaluran oleh PT Pos Indonesia (Persero).
Sementara Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan realisasi program Perlinsos telah mencapai Rp56,79 triliun atau 37,6 persen dari pagu Rp150,28 triliun.
Dari total tersebut, hanya program BST yang serapannya hampir seratus persen.
“PKH (Program Keluarga Harapan) masih 48 persen, kartu sembako 38 persen, BST 98,39 persen, BLT dana desa 17 persen,” terangnya.
