Kebumen – Pemerintah Kabupaten Kebumen memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut dari BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020. Bupati Kebumen Arif Sugiyanto mengatakan penerimaan WTP tersebut merupakan hadiah untuk masyarakat Kebumen dan diharapkan ke depannya bisa mengentaskan kemiskinan.
“Alhamdulillah laporan hasil pemeriksaan keuangan Kabupaten Kebumen tahun 2020 ini kembali meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” kata Arif Sugiyanto menyampaikan rasa syukur atas penerimaan WTP yang ketujuh kalinya ini.
Penyerahan sertifikat opini WTP bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen ini diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah, Ayub Amali kepada Arif dan Ketua DPRD Sarimun di Kantor Perwakilan BPK Jawa Tengah, Semarang, Senin (24/5). Turut hadir dalam kesempatan tersebut mendampingi Bupati, yakni Sekda Kebumen H Ahmad Ujang Sugiono, Kepala BPKAD Aden Andri Susilo dan Inspektur Dyah Woro Palupi.
Lebih lanjut Arif menyatakan pemerintah dan legislatif terus berkomitmen untuk biasa menciptakan sistem tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi. Pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada Sekda serta seluruh jajaran atas pelaksanaan pelaporan dalam opini yang dinyatakan sangat baik yaitu WTP dengan angka penyelesaian dari temuan-temuan 91% lebih. Hasil ini termasuk tinggi di Provinsi Jawa Tengah.
“Tentu saja WTP ini berusaha keras kita pertahankan karena ini menunjukkan kredibilitas daripada manajerial Pemerintah Kabupaten Kebumen terhadap penggunaan anggaran. Dan di sini terlihat sekali sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam meramu anggaran sampai pengawasan ini cukup baik,” imbuhnya.
Arif berharap ke depan prestasi tersebut dapat terus ditingkatkan. Yang terpenting dari opini WTP ini, kata dia, adalah anggaran yang ada bisa tepat sasaran, bisa mengangkat angka kemiskinan di Kebumen.
“Anggaran ke depannya juga diharapkan lebih tepat sasaran terutama bisa mengentaskan kemiskinan,” tandasnya.
(akn/ega)
