Ponorogo – 18 ASN di Pemkab Ponorogo terbukti mendapat bansos. Awalnya indikasinya ada 26 orang. Namun Dispendukcapil dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya (BKPSDM) menelusuri, 8 orang bukan ASN.
“Kami sudah melaporkan ke kemensos untuk tindak lanjut,” terang Kadinsos Ponorogo Supriyadi kepada wartawan, Jumat (26/11/2021).
Pri menambahkan 18 orang tersebut menjadi penerima bansos saat belum menjadi ASN. Mereka terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Ketika mereka jadi ASN seharusnya melaporkan. Kalau tidak ada laporan, tidak tahu,” terang Supriyadi.
Menurutnya, rilis kemensos membantu untuk cek ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani. Untuk mengetahui status penerima bantuan.
“Ada yang jadi ASN tahun 2014, 2017. Jadi dulu penerima bansos sebelum jadi ASN, seharusnya pas jadi ASN melaporkan,” papar Pri.
Supriyadi pun merinci dari penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 26 orang dan Program Keluarga Harapan (PKH) 2 orang. Untuk PKH sudah diproses graduasi. Sedangkan BPNT ini masih menunggu Kemensos untuk tindak lanjut. Sedangkan Dinsos hanya mengambil Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
“BKPSDM memberi data dan alamat, sehingga kita ambil KKSnya mereka tidak bisa transaksi,” tandas Pri.
Para ASN tersebut, lanjut Pri, menerima bansos terakhir bulan September lalu. Sedangkan bulan Oktober baru disalurkan sehingga proses penelusuran.
“Kita masih menunggu data dari pusat, penerima bansos yang sudah menjadi ASN agar di-cleansing,” pungkas Pri.
(fat/fat)
