BANYUMAS – Puluhan warga Desa Sikapat, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Desa pada Senin pagi sebagai bentuk protes terhadap hasil seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (P3D).
Aksi ini digelar dengan damai, namun penuh semangat, disertai spanduk dan banner yang mengecam dugaan kecurangan serta praktik politik dinasti dalam proses seleksi.
Spanduk-spanduk yang dibawa massa aksi bertuliskan antara lain: “Warga Sikapat Menolak Politik Dinasti”, “Batalkan Hasil Tes P3D”, “Pejabate Jujur, Programe Teratur, Rakyate Makmur”, dan “Politik Dinasti Ciderai Demokrasi”. Sebuah banner besar bertuliskan: “Warga Desa Sikapat Bersama BPD Menolak Proses dan Hasil Ujian P3D. Warga Bersatu untuk Sikapat Maju #Batalkan Hasil Ujian P3D.”
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sikapat, Nislam, menyebut kejanggalan dalam proses seleksi mulai tampak sejak hari pelaksanaan ujian. Dari total 12 peserta, hanya empat yang dinyatakan lulus—dan keempatnya langsung mengisi formasi yang tersedia, menimbulkan kecurigaan warga.
“Salah satu kejanggalan adalah ditemukannya 15 soal muatan lokal yang menurut panitia tidak pernah dibuat. Namun anehnya, seluruh soal tersebut muncul dalam ujian. Ini menguatkan dugaan adanya kebocoran soal,” ungkap Nislam.
Ia juga mengaku telah menerima sejumlah aduan dari peserta yang tidak lulus serta masyarakat yang mendesak agar ujian diulang. Sayangnya, hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari panitia maupun Pemerintah Desa.
Warga lainnya, Suseno, yang turut memantau proses seleksi, menyampaikan dugaan manipulasi nilai. Ia menyebut pada menit ke-13 dari total waktu 120 menit, sudah ada peserta yang mencatat nilai 64 dari 100 soal.
“Artinya, peserta itu mengerjakan satu soal dalam waktu sekitar 12 detik. Itu nyaris mustahil tanpa bantuan bocoran,” tegasnya.
Suseno juga menyoroti dugaan praktik politik dinasti. Ia menyebut keempat peserta yang lulus memiliki hubungan darah dengan Kepala Desa. Peserta bernama Restu, yang meraih nilai tertinggi (92), diketahui merupakan putra Kepala Desa. Sementara tiga lainny Andri, Rohman, dan Muksin disebut sebagai keponakan Kades.
“Ini mencederai semangat demokrasi dan mencerminkan praktik politik dinasti. Dari 12 peserta, yang lolos justru semuanya kerabat Kepala Desa,” lanjutnya.
Karena itu, Susesno meminta agar dilaksanakan seleksi P3D ulang karena proses yang sudah berlangsung dinilainya cacat prosedur.
“Juga harus dilakukan penggantian panitia demi menjamin transparansi dan akuntabilitas proses,” tegasnya
Menanggapi aksi tersebut, Sekretaris Desa Sikapat, Teguh Waluyo, S.IP, menyampaikan bahwa pihak desa menghormati hak warga dalam menyuarakan aspirasi. Namun ia menegaskan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan Kepala Desa.
“Kami belum bisa mengambil keputusan karena wewenangnya ada di Pak Kades. Beliau saat ini sedang sakit dan belum bisa hadir,” ujar Teguh singkat.
Hingga berita ini diturunkan, warga masih bertahan di depan Kantor Desa sambil menunggu respons resmi dari pemerintah desa. Mereka bersikukuh menuntut agar hasil seleksi P3D dibatalkan, ujian diulang, dan panitia diganti demi menjamin transparansi serta keadilan dalam proses rekrutmen perangkat desa.
Sebelumnya diberitakan Pada 5 Mei 2025 lalu, spanduk bertuliskan “Sikapat Berduka” dipasang di depan Kantor Kepala Desa dan Pasar Sikapat. Spanduk itu memuat penolakan terhadap hasil ujian serta mempertanyakan sikap Kepala Desa.
BPD sempat meminta klarifikasi kepada Kepala Desa, namun jawaban yang diterima dinilai mengecewakan. Kepala Desa menyatakan bahwa seluruh tanggung jawab diserahkan kepada panitia, sikap yang dinilai pasif dan memperkeruh situasi.
Sebagai bentuk keberlanjutan protes, pada 8 Mei 2025, BPD resmi mengirim surat kepada Bupati Banyumas agar menangguhkan atau tidak merekomendasikan pelantikan empat peserta yang dinyatakan lolos, mengingat masih adanya keberatan dari masyarakat. Surat tersebut juga ditembuskan ke Polsek Sumbang dan Polres Banyumas. (Angga Saputra)