BANYUMAS –Ketegangan terjadi di Desa Sikapat, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, menyusul polemik dalam pelaksanaan ujian pengisian perangkat desa (P3D) pada Kamis, 24 April 2025. Sejumlah warga dan peserta yang tidak lolos menuding adanya kejanggalan dan dugaan kecurangan, serta mendesak agar hasil ujian dibatalkan.
Warga setempat, Suseno, menilai sejak awal proses ujian sudah menimbulkan kecurigaan. Ia mengungkapkan bahwa username dan password ujian dibuat langsung oleh panitia, bukan peserta, yang dinilai membuka celah manipulasi. Selain itu, flashdisk berisi soal tidak disegel, menimbulkan kekhawatiran soal kebocoran materi ujian.
Salah satu kejanggalan lain yang disorot adalah peserta yang meraih nilai 64 hanya dalam 13 menit pertama. Bahkan, terdapat peserta yang memperoleh nilai 92 dari total 100 soal, padahal saat waktu hampir habis, dua kolom jawaban (masing-masing berisi 10 soal) belum terisi.
Merespons dugaan tersebut, warga mengajukan surat keberatan kepada BPD pada 26 April. BPD kemudian menggelar mediasi pertama pada 27 April, yang dihadiri oleh Camat, Babinsa, Bhabinkamtibmas, perwakilan desa, panitia, warga, dan peserta.
Namun, mediasi tidak menghasilkan solusi karena panitia tidak menghadirkan tim IT dan penyusun soal. Dalam mediasi kedua yang digelar pada 29 April, warga menemukan lembar soal dan kunci jawaban muatan lokal sebanyak 15 nomor di ruang mediasi. Panitia mengakui bahwa dokumen itu merupakan hasil cetakan mereka, memperkuat dugaan kebocoran soal.
Meski demikian, panitia menyatakan proses pemberkasan telah diserahkan ke pemerintah desa dan tetap akan dilanjutkan ke dinas terkait, meskipun aduan warga belum ditindaklanjuti secara tuntas.
Aksi Protes dan Surat Resmi ke Bupati
Kekecewaan warga semakin memuncak. Pada 5 Mei 2025, spanduk bertuliskan “Sikapat Berduka” dipasang di depan Kantor Kepala Desa dan Pasar Sikapat. Spanduk itu memuat penolakan terhadap hasil ujian serta mempertanyakan sikap Kepala Desa.
BPD sempat meminta klarifikasi kepada Kepala Desa, namun jawaban yang diterima dinilai mengecewakan. Kepala Desa menyatakan bahwa seluruh tanggung jawab diserahkan kepada panitia, sikap yang dinilai pasif dan memperkeruh situasi.
Sebagai bentuk keberlanjutan protes, pada 8 Mei 2025, BPD resmi mengirim surat kepada Bupati Banyumas agar menangguhkan atau tidak merekomendasikan pelantikan empat peserta yang dinyatakan lolos, mengingat masih adanya keberatan dari masyarakat. Surat tersebut juga ditembuskan ke Polsek Sumbang dan Polres Banyumas. (Angga Saputra)
