Dr. Agus Rizal
Ekonom Pancasila di Nusantara Centre
Berulang. Bulan Syawal biasanya pasti dipenuhi dengan silaturahmi antar saudara dan kerabat. Dalam satu silaturahmi di rumah seorang negarawan yang sarat dengan pembahasan kenegaraan, terselip sebuah pertanyaan yang membuat kami termenung dan diam seribu bahasa: bagaimana masa depan negara ini?
Diam itu bukan karena tak mampu menjawab, melainkan karena terlalu banyak fenomena yang sulit diurai, sebuah prahara yang seolah tak berujung.
Diskusi itu kemudian membawa ingatan pada buku Prahara Bangsa karya Ichsanuddin Noorsy tahun 2024.
Buku ini tidak sekadar mengulas persoalan ekonomi, tetapi membedah lebih dalam kondisi bernegara yang kian rapuh. Ichsanuddin Noorsy menempatkan Indonesia dalam situasi krisis yang bukan hanya bersifat struktural, tetapi juga sosial.
Ia menggambarkan hadirnya kondisi kekacauan sosial atau social disorder, ketika tatanan sosial kehilangan keseimbangan; kondisi ketidakpercayaan sosial atau social distrust, saat kepercayaan warga negara terhadap institusi publik terus merosot; serta kondisi ketidakpatuhan sosial atau social disobedience, ketika ketidakpatuhan terhadap aturan menjadi gejala yang makin meluas.
Dalam kondisi seperti ini, negara memang tetap berdiri secara formal, tetapi kehilangan legitimasi di mata masyarakatnya sendiri.
Yang membuat buku ini kuat bukan hanya pada substansinya, tetapi juga pada cara penyampaiannya. Membacanya terasa seperti mengikuti sebuah diskusi langsung, seolah Ichsanuddin Noorsy sedang berbicara di hadapan pembaca. Argumen disampaikan lugas, tanpa basa-basi, dan langsung menyasar inti persoalan. Tidak ada jarak antara penulis dan pembaca, yang ada adalah paparan yang hidup, tajam, dan sulit untuk diabaikan.
Dari situ, pembaca diajak melihat bahwa persoalan politik dan ekonomi tidak bisa dipisahkan. Struktur kekuasaan yang terbentuk hari ini berkelindan dengan kepentingan ekonomi yang besar.
Biaya politik yang tinggi melahirkan logika balas jasa, yang pada akhirnya membuka ruang luas bagi praktik korupsi. Dalam konteks ini, kekuasaan tidak lagi sepenuhnya dijalankan sebagai amanat konstitusi, tetapi sebagai instrumen untuk mengamankan kepentingan kelompok tertentu.
Ichsanuddin Noorsy menegaskan bahwa korupsi yang terjadi bukan lagi bersifat individual, melainkan telah menjelma menjadi sistem. Ia melibatkan jaringan antara elit politik, birokrasi, dan kekuatan modal. Kebijakan publik pun kerap kali tidak berpijak pada kebutuhan warga negara, melainkan pada kepentingan yang lebih sempit.
Negara tetap berjalan, tetapi arah kebijakannya tidak lagi sepenuhnya mencerminkan kepentingan nasional.
Dalam pembacaan historisnya, buku ini juga menyinggung dampak Konferensi Meja Bundar 1949 sebagai titik awal dari konstruksi ketergantungan ekonomi. Kesepakatan tersebut tidak hanya mengakui kedaulatan Indonesia, tetapi juga mewariskan beban utang kolonial sekitar 4 miliar gulden serta membuka ruang bagi tetap beroperasinya perusahaan asing di dalam negeri. Dalam perkembangan berikutnya, keterikatan Indonesia semakin kuat melalui keanggotaannya dalam World Trade Organization dan International Monetary Fund, yang dalam perspektif Ichsanuddin Noorsy memperkuat posisi Indonesia dalam sistem ekonomi global sebagai pihak yang bergantung.
Persoalan tersebut semakin kompleks ketika perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2002 dinilai membawa implikasi besar terhadap arah kebijakan ekonomi nasional. Dalam buku ini, Ichsanuddin Noorsy melihat revisi tersebut bukan sekadar perubahan normatif, melainkan sebagai pintu masuk menguatnya pendekatan neoliberalisme yang membatasi peran negara dalam mengelola sektor strategis dan memperluas dominasi mekanisme pasar.
Dengan seluruh rangkaian analisis itu, Prahara Bangsa menjadi lebih dari sekadar buku kritik. Ia adalah pengingat bahwa krisis yang dihadapi Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait antara politik, ekonomi, dan struktur sosial. Buku ini memaksa pembaca untuk melihat realitas secara utuh, bahwa masalah bangsa ini tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan parsial atau solusi sekedar populer di publik.
Pada akhirnya, refleksi dari buku ini mengarah pada satu kesimpulan mendasar: setelah membaca Prahara Bangsa, menjadi jelas bahwa negara ini hanya dapat benar-benar berdaulat dan berkonstitusi apabila warga negara, pemimpin, dan para pejabatnya memiliki kebenaran serta keberanian moral untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli.
Silaturahmi di rumah negarawan itu pun menyisakan satu kesadaran penting bahwa membangun bangsa ini bukan perkara mudah, melainkan penuh keruwetan dan kesemrawutan yang saling terkait. Di situlah pertanyaan tentang masa depan negara ini tidak lagi terdengar sederhana, tetapi menjadi pekerjaan besar yang menuntut keberanian untuk membenahi arah dari akarnya.(*)
