BANYUMAS– Partisipasi masyarakat dalam proses politik, termasuk Pemilu atau Pilkada, tidak berhenti pada hak memilih saja. Peran aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan juga menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah mencerminkan kepentingan rakyat.
Hal ini disampaikan dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertema “Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Demokrasi”, yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Kebasen, Selasa (28/01/2025).
Acara tersebut diinisiasi oleh Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah, Bambang Hariyanto Baharudin (BHB), dan menghadirkan narasumber Dr. Barid Hardiyanto sebagai praktisi serta Luthfi Makhasin SIP, MA, PhD dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) sebagai akademisi dan Amin Wahyudi jurnalis dari Serayunews sebagai moderator.
Luthfi Makhasin menekankan bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya bergantung pada proses pemilihan pemimpin, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
“Pemilu hanyalah satu bagian dari proses demokrasi yang lebih luas. Setelah itu, masyarakat perlu terus mengawasi tindakan pejabat publik agar mereka tidak menyalahgunakan kekuasaan atau mengabaikan janji-janji kampanye,” ujar Luthfi.
Ia juga menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat mencakup kemampuan untuk bertindak sebagai kontrol sosial melalui media sosial, organisasi masyarakat sipil, atau forum publik.
Dengan pengawasan intensif, masyarakat dapat memberikan masukan, kritik, atau protes terhadap kebijakan yang tidak adil atau tidak sesuai kebutuhan rakyat.
Sementara itu, Dr. Barid Hardiyanto menyoroti tiga elemen penting dalam partisipasi masyarakat, yakni representasi, rekognisi, dan redistribusi.
“Keberhasilan partisipasi masyarakat dapat dilihat dari dampaknya, seperti berkurangnya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan begitu, cita-cita bangsa semakin mendekati kenyataan,” ungkap Barid.
Ia juga menegaskan bahwa kesadaran kritis warga serta edukasi kewarganegaraan adalah faktor utama dalam menjaga kualitas partisipasi demokrasi.
Bambang Hariyanto Baharudin menambahkan, pentingnya forum-forum dialog rutin untuk membahas isu-isu publik dan memberikan masukan bagi perbaikan kebijakan pemerintah.
“Partisipasi politik masyarakat tidak hanya berhenti pada proses pencoblosan, tetapi harus terus berlangsung sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas demokrasi,” jelas BHB.
Dengan kemajuan teknologi dan akses informasi yang semakin luas, masyarakat kini memiliki alat yang lebih efektif untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Media sosial menjadi platform penting untuk menyuarakan pendapat dan mengkritisi kebijakan secara terbuka.
Dalam konteks ini, edukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik yang berkelanjutan menjadi sangat krusial. Demokrasi yang sehat membutuhkan keterlibatan aktif dan pengawasan dari semua lapisan masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil oleh pemimpin benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat. (Angga Saputra)
