FOKUS– Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan anggaran Rp71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis unggulan Presiden terpilih Prabowo Subianto disimpan.
Menkeu mengatakan, karena sampai saat ini belum ada detail skema penyaluran program tersebut maka anggarannya yang masuk dalam postur APBN 2025 masih disimpan dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).
Sebab, pemerintah belum menentukan kementerian/lembaga (K/L) mana yang akan mengeksekusi program makan bergizi gratis.
“Bagaimana kalau itu belum (ditetapkan KL pelaksananya) tapi sudah masuk postur? Ya itu kita cadangkan. Itu bisa jadi masuk di dalam BUN,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung DJP, Senin (24/6) dikutip CNN Indonesia.
Meski begitu, bendahara negara itu menekankan pembahasan RAPBN 2025 masih akan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan sebelum dibacakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2025 pada 16 Agustus 2024.
“Tapi itu kan masih sampai pertengahan Agustus RUU itu disusun. Jadi nanti akan kami lihat dan sinkronkan bagaimana tim dari presiden terpilih menyusun program itu, apakah sudah menetapkan dalam bentuk program, di mana eksekutornya dan siapa,” jelasnya.
Sri Mulyani menuturkan sampai saat ini masih menunggu detail pelaksanaan program untuk menyusun lebih lengkap di RAPBN 2025. Di mana, masih dalam tahap pembicaraan internal Tim Prabowo-Gibran.
“Untuk desain program penjelasannya dan bagaimana eksekusinya itu nanti dari tim pak Prabowo yang akan jelaskan,” kata dia.
Apabila Tim Prabowo-Gibran belum melaporkan detail pelaksanaan dan siapa yang akan mengeksekusi program ini hingga akhir pembahasan APBN 2025, maka anggarannya yang sudah dialokasikan akan disimpan oleh negara.
“Itu nanti akan menentukan bagaimana alokasi Rp71 triliun. Kalau belum, ya berarti dia dicadangkan dalam BA BUN,” pungkas Ani.
Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Thomas Djiwandono mengatakan pihaknya sedang melakukan finalisasi skema pelaksanaan program makan siang gratis, dan dipastikan tidak akan menambah beban APBN karena dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.
“Kami berkomitmen melakukan program unggulan pak Prabowo secara bertahap, tetapi juga dengan prinsip-prinsip belanja yang berkualitas dan tentunya kita ingin mencapai 100 persen secepat mungkin, dengan prinsip postur fiskal menjadi utama,” pungkas Thomas. (Alri Johan)
