Banyumas, indiebanyumas.com – Penyaluran paket Program Sembako selama bulan akhir tahun 2021 ini mengalami banyak kendala. Penyebabnya karena tidak seluruh komoditi yang seharusnya masuk dalam paket Program Sembako terutama adalah beras sebagai bahan makanan pokok masyarakat tanah air, disebabkan sejak sepekan terakhir beras hilang di pasaran.
Menanggapi situasi ini, aktivis sosial Arie Barista secara tegas meminta agar Pemkab Banyumas segera bertindak lugas agar dampak riil dari persoalan kelangkaan terhadap rakyatnya teratasi.
Dia menilai, situasi sekarang berkaitan masalah bahan pangan mempertegas kembali bahwa Stakeholder lemah dalam mengatur distribusi pangan.
“Kenyataan ini sangat miris tatkala fokus negara lebih menitikneratkan untuk pemulihan ekonomi nasional paska Pandemi termasuk di dalamnya adalah ihwal ketahanan pangan, “ungkap Arie.
“Bagaimana jika terjadi pada kondisi normal, mungkin khalayak juga tak menganggap ini penting, dan lebih penting untuk menanggapi hal-hal lain seperti perkembangan pembangunan fisik seperti insfrastruktur di daerah atau program lain. Ya, itu memang yang terjadi sebelum Pandemi, mungkin karena pada wilayah itu banyak hal yang menyenangkan sebab anggarannya pun melimpah dan kita lupa urusan perut adalah urusan utama sebagai penunjang sumber daya manusia,” imbuhnya.
Arie menyebut Stakeholder dalam konteks permasalahan yang terjadi dalam persebaran beras di Banyumas, jangan selalu dialamatkan untuk pemerintah saja. Kata Arie, justru lebih penting disoroti adalah mereka para pelaku usaha perberasan yang selama ini hidup bahkan punya tingkat kesejahterasn hidup amat jauh di atas rata rata masyarakat umum dari selama menjalankan aktivutasnya.
“Dalam hal ini, menyikapi soal hilangnya komoditi pangan utama di pasaran sampai menyebabkan penerimaan pangan untuk masyarakat umum menjadi menurun kualitas dengan harga justru naik signifikan, kan seharusnya mudah analisa jauh hari oleh mereka para pelaku usaha. Terutama adalah yang sudah punya organisasi, dan bukan baru dibuat kemarin sore,” tegas tokoh muda yang kini tinggal di kelurahan Teluk Purwokerto Selatan ini.
Arie mengaku heran, selama ini stakeholder yang ia sebut itu sebenarnya menjalin hubungan macam apa dengan pemerintah, dimana hubungan itu muaranya mampu membawa manfaat bagi masyarakat.
“Mereka kan sudah intim sudah sejak zaman negara ini ada, antara Bulog sebagai interpretasi negara dan para cukongbegitu mesra terjalin dengan cukong, baik secara individu maupun secara kelompok,” ungkapnya.
Arie kembali menegaskan, persoalan gejolak bahan pangan utama ini tak bisa dianggap sepele, dan Pemkab Banyumas jangan terus beralasan jika ranah ini bukan kewenangan daerah.
“Bagaimana mungkin tak punya kewenangan sedangkan warga daerah mereka tahunya ya Pemkab yang di sini di pimpin seorang Bupati,” kata Arie.
Arie tidak menyebutkan kelompok atau perorangan sebagai stakeholder yang semestinya ambil peran sehingga membantu peran pemerintah yang masih belum mampu menangani sendiri. Dia yakin, masyarakat sudah banyak yang tahu, begitu pula dengan pemangku kekuasaan.
“Masa harus disebutkan, saya pikir sudah jelas siapa mereka, yang selama ini ada di ruang itu, menikmati hasil baik dari sisi niaga maupun dukungan dari pemerintah, tetapi kok sangat disayangkan peran mereka nihil,” ungkapnya.
Salah satu pengusaha beras terbesar H Eko Purwanto mengatakan, soal kelangkaan beras yang terjadi saat ini dirinya menyebut faktor penyebabnya adalah waktu sekarang adalah musim paceklik.
“Musim paceklik belum ada panen, hanya itu?,” tulis Eko dalam pesan teks pada aplikasi perpesanan android yang dikirim ke indiebanyumas.
Ketika ditanya upaya apa dari APB untuk ikut membantu mengantisipasi persoalan ini, Eko menjawab bahwa faktor lain atas kondisi yang tengah terjadi selain karena paceklik juga penyebaran beras dari adanya program Sembako.
“Diserap oleh e warung untuk sembako ada extra 2 kali lalu periode November Desember sehingga bulan ini ada 4 kali pelaksanan. Untuk APB kelihatan nya beras sudah,” terang Eko.
Terkait upaya yang dimaksud berkaitan persoalan gejolak kelangkaan beras, Eko menjelaskan, APB hanya sebagai suplier.
“Stakeholder program sembako adalah KPM, Warung, Dinsos, Kecamatan, TKSK, Sekda Bank Mandiri dan Kemensos. Mereka yang bisa membuat kebijakan terbaik untuk jalannya program Sembako,” jelas mantan anggota dewan dari fraksi PKS ini.
Penulis
Angga Saputra