PURWOKERTO – SMP Negeri 10 Purwokerto resmi melayangkan surat pengaduan kepada Koordinator Kecamatan (Korcam) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Purwokerto Barat, tertanggal 25 Februari 2026. Surat tersebut berisi evaluasi layanan sekaligus permintaan pergantian vendor penyedia MBG.
Kepala SMPN 10 Purwokerto, Sapto Sri Nugroho, menegaskan keluhan bukan sekadar soal selera, melainkan menyangkut kualitas dan keamanan makanan.
“Menu sangat monoton, didominasi telur rebus hampir setiap hari. Selama Ramadan ini bahkan lauk full yang diberikan hanya telur rebus tanpa variasi protein lain,” ujarnya.
Sekolah juga mencatat insiden makanan berbau tidak sedap, snack diduga basi, hingga temuan benda asing seperti serangga, paku, dan makanan yang dikerumuni semut. Selain itu, distribusi susu disebut terhenti selama tiga bulan terakhir dengan alasan kelangkaan.
Tuntutan Pergantian Vendor
Dalam suratnya, pihak sekolah secara eksplisit meminta pergantian dapur penyedia MBG. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah risiko kesehatan siswa serta meredam keluhan dari orang tua.
“Kami memohon agar permohonan pergantian dapur ini dapat diproses dan direalisasikan secepat mungkin,” tulis pihak sekolah.
Sorotan Anggaran dari FMP2M
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Program MBG (FMP2M), Sumbadi, menyoroti dugaan selisih anggaran. Menurutnya, jatah Rp10.000 per porsi tidak sebanding dengan kualitas makanan yang diterima siswa, yang diperkirakan hanya bernilai Rp5.500–Rp8.000.
“Kalau ada selisih Rp2.000 saja per porsi, dengan asumsi 2.000 porsi per hari selama 24 hari sekolah, potensi akumulasi nilainya bisa mencapai puluhan juta rupiah,” ujarnya.
Ia menekankan kepala sekolah memiliki posisi strategis untuk menuntut evaluasi, renegosiasi, bahkan penghentian kerja sama jika kualitas layanan tidak sesuai.
Penjelasan Ahli Gizi
Ahli gizi SPPG Rejasari 1, Nabila, menjelaskan dominasi telur dipilih karena kandungan proteinnya tinggi dan tahan lama. Namun, pihaknya berjanji melakukan perbaikan menu pekan ini dengan membatasi telur hanya dua kali dan mengganti dengan variasi lain.
Polemik ini menjadi ujian serius bagi tata kelola Program MBG di tingkat pelaksana. Sekolah dan masyarakat menuntut transparansi anggaran, variasi menu, serta jaminan keamanan makanan. Keputusan Korcam MBG Purwokerto Barat atas permohonan pergantian vendor akan menentukan arah penyelesaian konflik yang menyangkut ribuan porsi makanan setiap harinya. (Angga Saputra)
