FOKUS– Sudah dua pekan terakhir, siswa SD Negeri 1 Gununglurah, Kecamatan Cilongok, tidak lagi menerima pasokan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Terhitung sejak 29 September 2025, distribusi MBG ke sekolah tersebut terhenti.
Pemutusan pasokan MBG terjadi setelah Kepala SD N1 Gununglurah, Trijono, secara sepihak menghentikan kontrak kerja sama dengan SPPG Gununglurah. Trijono mengaku keputusan tersebut diambil atas saran dari seorang anggota DPRD Banyumas.
“Pemutusan kerja sama kami lakukan atas saran dari AK yang juga anggota DPRD Banyumas dari Partai Gerindra. Kami dijanjikan akan menerima pasokan MBG dari SPPG Karanglewas,” ujar Trijono.
Namun hingga kini, SPPG Karanglewas belum beroperasi, sementara pasokan dari SPPG Gununglurah sudah terputus. Akibatnya, siswa SD N1 Gununglurah tidak mendapatkan MBG, berbeda dengan siswa MI Ma’arif NU 1 Gununglurah yang berada tepat di seberang jalan dan masih menerima pasokan MBG.
Kondisi ini memicu kekecewaan di kalangan siswa dan orang tua. Beberapa siswa bahkan meminta pindah sekolah agar bisa mendapatkan MBG seperti teman-teman mereka di MI Ma’arif NU 1.
Situasi tersebut mendapat perhatian dari Gerakan Nasional Pengawasan Tindak Pidana Korupsi (GNP Tipikor). Ketua GNP Tipikor Jawa Tengah, Edo Damaraji, menilai intervensi politik dalam program MBG tidak dapat dibenarkan.
“Tidak ada pihak selain BGN yang berwenang memutus pasokan MBG. Ini dua sekolah yang berhadapan, satu dapat, satu tidak. Ini diskriminatif. Kasihan anak-anak yang tidak tahu apa-apa harus menanggung akibatnya,” tegas Edo saat melakukan tinjauan ke Gunung Lurah, Jumat (10/10/2025).
Edo juga mengungkap adanya indikasi keterlibatan guru yang merupakan bagian dari tim sukses anggota dewan tersebut. Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang bermain-main dengan program unggulan Presiden Prabowo.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Banyumas, Yoga Sugama, menyatakan penyesalan atas dugaan intervensi politik yang dilakukan oleh kader partainya.
“Ini masalah serius. Kami akan menindaklanjuti dan membahasnya dalam rapat pleno internal partai,” ujar Yoga. (Tim Redaksi)