Nanang Sugiri SH
Pendiri Yayasan Tribata Banyumas
Pasca munculnya surat resmi dari Forum Banyumas Eling (FBE) yang meminta audiensi dengan DPRD Banyumas terkait polemik tunjangan anggota dewan, publik justru dibuat tercengang.
Usulan yang disampaikan oleh FBE, yang mengaitkan tunjangan DPRD dengan dukungan kegiatan ormas, dipandang sebagai langkah yang konyol, tidak tepat sasaran, dan berpotensi membuka ruang bagi kepentingan sempit golongan tertentu.
Dalam suratnya, FBE menyampaikan dua poin pokok: pertama, agar DPRD mempertimbangkan asas kepatutan dalam menerima tunjangan; kedua, sebagian dana pokir DPRD diarahkan untuk mendukung kegiatan forum atau ormas melalui Bakesbangpol.
Jika usulan ini ditanggapi serius oleh DPRD, risikonya sangat besar. Sebab, pokir dan tunjangan anggota dewan bukanlah “dana aspirasi bebas pakai,” melainkan melekat pada mekanisme hukum, standar anggaran, serta peruntukan yang ketat sesuai aturan perundang-undangan. Menghubungkan langsung penerimaan tunjangan DPRD dengan kepentingan organisasi tertentu akan mengaburkan fungsi kontrol dan mereduksi makna representasi rakyat.
Lebih jauh, langkah ini bisa menimbulkan preseden buruk: munculnya kesan bahwa polemik tunjangan DPRD bisa “ditutup” dengan jalan kompromi win-win solution yang sejatinya menguntungkan pihak tertentu dan kepentingan publik luas. Padahal, diskursus mengenai tunjangan DPRD harus ditempatkan pada kerangka yang objektif, transparan, dan berbasis regulasi, bukan pada kesepakatan politis semata.
Kami mengingatkan, DPRD sebagai representasi rakyat wajib menjaga integritas dan tidak tergelincir pada skema yang sarat kepentingan kelompok. Justru di tengah situasi sensitif saat ini, setiap langkah dewan akan diawasi publik secara ketat. Membuka pintu bagi solusi instan yang tidak sesuai standar hukum anggaran hanya akan menambah krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik daerah dan membuka potensi pelanggaran hukum yang baru.
Sudah sepatutnya, DPRD Banyumas menanggapi aspirasi masyarakat secara hati-hati, proporsional, dan berbasis aturan hukum, bukan melalui tawaran-tawaran kompromistis yang berisiko mengorbankan kepentingan publik demi golongan tertentu.
