Purbalingga – Pemerintah Kabupaten Purbalingga fokus memulihkan ekonomi pasca-pandemi Covid-19. Salah satunya yakni infrastruktur umum.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Purbalingga, Agus Winarno mengatakan ada sekitar 800 kilometer jalan berstatus milik kabupaten yang menjadi tanggung jawab Pemkab Purbalingga. Dari jumlah itu, ada sekitar 16 persen yang mengalami kerusakan.
Sementara, biaya yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan tersebut adalah Rp160 miliar. Sedangkan Pemkab Purbalingga tahun ini hanya mengalokasikan anggaran sekitar Rp70 miliar. Anggaran itu tidak akan cukup untuk merehabilitasi seluruh jalan yang rusak.
Karena hal tersebut, masyarakat diminta bersabar atas infrastruktur khususnya jalan rusak yang belum mendapatkan mendapatkan prioritas perbaikan. Itu disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemkab Purbalingga. “Karena setiap satu kilometer perbaikan memerlukan biaya Rp1 miliar,” katanya, dalam keterangannya, dikutip Senin malam (11/10).
Dia juga menjelaskan, selain jalan, sebanyak 20 persen saluran irigasi rusak dan butuh perbaikan. “Sehingga tidak akan cukup termasuk saluran irigasi juga sekitar 20 persen harus mendapat perhatian. Kami meminta masyarakat untuk bersabar karena kita fokus untuk ekonomi dulu,” ucap dia.
Agus juga mengungkapkan, dalam program pemulihan pascapandemi Covid-19 ini, Pemkab Purbalingga akan menggelar program hibah untuk sektor UMKM, wisata dan pertanian sebagai stimulus kebangkitan ekonomi di Purbalingga.
“Sektor pertanian dinamikanya terasa sekali. Kemarin harga cabai rawit bergejolak dan atas (surat) edaran dari Sekda Provinsi ada Gerakan PNS untuk membeli cabai sehingga harga berangsur normal kembali,” ujar Agus.
