CILACAP – Pemerintah Kabupaten Cilacap memperkuat mitigasi bencana kepada warganya. Pasalnya, wilayah Cilacap berada di kawasan pesisir Pantai Selatan Jawa yang rawan terjadi gempa dan tsunami.
Kepala Pelaksana Harian BPBD Cilacap, Tri Komara mengatakan, 94 desa di 24 kecamatan di Kabupaten Cilacap memiliki potensi bencana gempa bumi. Sedangkan 55 desa di 10 kecamatan rawan bencana tsunami dan gelombang pasang.
“Kita memilik 24 kecamatan. Artinya seluruh kecamatan di Cilacap rawan berpotensi terjadi gempa bumi. Untuk itu diperlukan upaya mitigasi bencana,” katanya.
Dia mengatakan, pihaknya terus gencar melakukan simulasi bencana. Diharapkan warga bisa melakukan evakuasi mandiri dimana masyarakat bisa menuju balai desa atau tempat evakuasi sementara.
“Simulasi bencana seperti ini rutin dilaksanakan tiap bulan, yaitu tiap tanggal 10 dan 25 di wilayah yang memang memiliki potensi bencana tsunami dan gempa bumi,” katanya.
Sementara, wilayah Cilacap Timur memiliki tingkat rawan tsunami tinggi sehingga pemasangan jalur evakuasi sangat dibutuhkan. Kendati demikian, jumlah rambu-rambu evakuasi dinilai masih kurang.
“Yang dibutuhkan masih banyak, wilayah Selatan khususnya Cilacap Timur ada 100 lebih. Sedangkan kebutuhan hampir 300 rambu-rambu evakuasi. Kemarin kita baru kita baru memasang sekitar 150 rambu di wilayah Cilacap,” ungkap Kepala UPT Badan Penanggulangan Benacana Daerah (BPBD) Kroya, Sugiarto.
Menurutnya, rambu evakuasi tsunami banyak terpasang di jalan utama atau jalan protokol. Sedangkan di jalan-jalan tikus atau jalan setapak masih minim.
“Daerah rawan tsunami setiap tempatnya harus terbagi jalur-jalur evakuasi. Dengan begitu, tidak akan terjadi penumpukan saat terjadi bencana tsunami,” katanya.
Ia pun mengatakan, rambu-rambu evakuasi tentunya diprioritaskan ke daerah-daerah yang tingkat kerawanan bencananya tinggi. Seperti longsor di Cilacap Barat maupun potensi bencana gempa dan tsunami di wilayah Cilacap Timur.
“Masihnya rambu yang perlu dipasang. Ini akan terus diupayakan sedikit demi sedikit baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten maupun provinsi,” pungkasnya. (ray)
