Warga Rusia mulai memberikan suaranya pada Jumat (15/3), dalam pemilihan presiden selama tiga hari mendatang. Pemilu ini diprediksi akan kembali menjadikan Presiden Vladimir Putin sebagai penguasa enam tahun ke depan.
Dikutip AFP, awal pekan ini sebuah lembaga survei pemerintah Rusia memperkirakan Putin akan memperoleh lebih dari 80 persen suara.
Putin menganggap pemilu kali ini sebagai bentuk kesetiaan dan dukungan rakyat Rusia terhadap serangan militernya ke Ukraina yang telah memasuki tahun ketiga.
Tempat pemungutan suara telah dibuka dari Jumat pukul 08.00 (Kamis 20.00 GMT) di semenanjung Kamchatka Timur Jauh, dan akan ditutup pada Minggu pukul 20.00 (18.00 GMT) di Eksklave Kaliningrad Rusia.
Lewat pesan pra-pemilu TV pemerintah, Putin telah mengimbau masyarakat untuk tetap mendukungnya dalam menghadapi “masa sulit”, Kamis (14/3).
“Kami telah menunjukkan bahwa kami bisa bersama-sama, membela kebebasan, kedaulatan dan keamanan Rusia. Saat ini sangat penting untuk tidak menyimpang dari jalur ini,” katanya.
Di sisi lain, pengkritik utamanya selama satu dekade terakhir, Alexei Navalny, telah meninggal dunia di koloni penjara Arktik Februari lalu. Dia tengah menjalani hukuman 19 tahun penjara atas tuduhan “ekstremisme”.
Dengan hilangnya semua lawan utama Putin, lewat penjara atau di pengasingan, hasil pemungutan suara ini tidak perlu diragukan lagi.
Kelompok hak asasi manusia mengatakan pemilu ini tidak akan bebas dan adil. Hal itu lantaran komisi pemilu telah melarang beberapa kandidat oposisi mencalonkan diri untuk melawan Putin.
Namun para menentang Putin masih ingin memberontak. Istri Navalny, Yulia Navalnaya, juga meminta para pemilih untuk hadir di luar TPS di hari terakhir pemungutan suara sebagai bentuk protes.
Pemungutan suara juga dilakukan di wilayah Ukraina timur yang telah diklaim menjadi bagian dari Rusia. Tentara bersenjata bertugas menjaga pemilu di wilayah timur Donetsk.
Kiev mencap pemungutan suara ini sebagai “lelucon”. Mereka mengatakan bahwa penyelenggaraan pemilu di wilayah timur Ukraina dan Krimea, yang diklaim Rusia pada tahun 2014, adalah ilegal.
Dikutip AFP, Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Matthew Miller, juga mengutuk pemungutan suara di wilayah Ukraina yang dikuasai Rusia, Kamis (14/3).
“Amerika Serikat tidak dan tidak akan pernah mengakui legitimasi atau hasil pemilu palsu yang diadakan di Ukraina yang berdaulat,” katanya.
