Cilacap – Menteri Kelautan dan Perikanan akan mengembangkan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap menjadi pelabuhan besar yang bisa menampung kapal berbobot diatas 100 gross tonnage (GT) dengan menambah kolam pelabuhan. Sementara untuk permudah pendataan hasil produksi, sitem pelaporan hasil tangkap ikan juga dilakukan secara digital, bukan lagi manual.
Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Cilacap, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama rombongan melakukan peninjaun fasilitas digitalisasi pendataan hasil tangkap ikan di TPI PPS Cilacap serta meninjau proses bongkar hasil tangkapan ikan dari kapal nelayan dan berdialog dengan nelayan setempat.
Menurut Trenggono, PPS Cilacap merupakan salah satu pelabuhan terbaik, dari beberapa pelabuhan yang ia kunjungi di di beberapa daerah Jawa. PPS Cilacap pun bisa menangani produk perikanan dengan higienis.
“Dalam kunjungan saya di tiga pelabuhan, menurut saya ini yang terbaik, pelabuhannya kering, bersih, kemudian tidak bau, ini sudah dicanangkan bahwa pelabuhan ini adalah pelabuhan higienis, sudah mulai nelayan berseragam, pakai sepatu boot, tujuannya supaya nanti produk akhirnya, akan bisa mendapatkan pengakuan internasional, sudah menangani produk perikanan yang higienis,” ujar Trenggono, Senin (03/05).
Trenggono menambahkan, bahwa pihaknya akan membangun dan memperbaiki PPS Cilacap, yang membutuhkan anggaran besar sekitar Rp 300 miliar. Namun masih ada beberapa lahan yang harus di bebaskan.
“Nanti saya akan koordinasi antar kelembagaan di pusat. Kalau ini menjadi pelabuhan samudera yang bagus dan higienis, lalu nelayannya juga berseragam dan lain sebagainya, akan jadi model ke depannya, itu yang saya inginkan. Untuk pembangunannya tahun 2021 ini ditarget mulai dibangun,” ujar Trenggono.
Sementara itu, Dirjen Perikanan Tangkap Muhammad Zaini menyampaikan, tahun 2021 merupakan studi awal pelabuhan Cilacap, dimana kolam yang ada saat ini sudah penuh sehingga kapal tidak bisa masuk. Pengembangannya nanti ada pembangunan kolam baru, dimana sumber bantuan anggaran berasal dari Prancis.
“Untuk kapasitas belum kami hitung, tetapi saat ini kapal ukuran diatas 100 GT belum bisa masuk, tapi nanti jika kolam baru sudah jadi, kapal 200 GT bisa masuk, berharap kapal-kapal yang beroperasi di Samudera Hindia bisa masuk ke sini karena lebih dekat,” ujarnya.
Ia menambahkan, terkait dengan sistem digitalisasi, nantinya penerimaan negara bukan pajak (PNPB) akan diperoleh dari ikan yang didaratkan, tetapi untuk nelayan kecil ketika sudah ditarik akan dikembalikan lagi kepada mereka untuk meningkatkan kesejahteraannya, misalkan melalui bantuan hari tua, bantuan fasilitas dan sebagainya.
“Supaya ikan terdata dengan baik, semua hasil tangkap harus didaratkan di pelabuhan. Supaya fair, semua ikan akan di timbang, dan timbangannya tidak lagi menggunakan data manual tapi menggunakan digital. Kemudian setelah ditimbang nanti resinya langsung keluar, masuk komputer, divalidasi, langsung keluar berapa yang harus bayarkan, jadi sudah tidak ada lagi main-main dengan data, jadi langsung bisa diawasi,” ujarnya.
Menurutnya, semua ikan yang masuk ke pelabuhan, nanti keluar hanya melalui pintu-pintu yang sudah ditetapkan, sehingga semua terdata sekaligus sebagai perbaikan data produksi.
