Beda sekali rasanya urusan yang satu ini antara Banyumas dengan Denpasar.
Di negeri asalku, bawa mobil, dalam sehari bisa keluar dana ekstra minimal Rp.10.000 hanya untuk parkir. Atau separuh jika membawa motor. Warnanya abu-abu cenderung gelap. Entah itu parkir resmi atau tindakan oknum.
Bahwa semua kita tahu, parkir adalah kewenangan pemerintah daerah, dalam naungan Dinas Perhubungan dan beberapa dinas terkait. Tapi mereka memilih menutup mata, dengan menyerahkan ke pihak swasta. Ada mekanisme lelang, yang juga tak pernah terbuka benar. Karena power masih sangat berpengaruh, termasuk LSM.
Berapa level terlibat? Banyak. Tugas Pemda membuat karcis. Karcis itu diserahkan ke rekanan. Rekanan menugasi beberapa kordinator ruas. Baru kemudian juru parkir. Berapa kali Anda parkir dalam sebulan? Berapa lembar tiket parkir yang diterima? Berapa petugas parkir resmi yang ditugaskan? Gelap.
Lalu nyamankah pengendara yang parkir? Tidak. Dipaksa membayar tanpa hak apa pun. Trotoar, sempadan jalan, bahu jalan, dimanfaatkan untuk parkir, atau berhenti sementara. Hanya berbekal peluit seharga Rp.8.000,-. Tanpa identitas resmi. Tapi kita masih mau membayar, karena ogah ribut. Mengabaikan karcis yang harusnya sebagai bukti bayar. Berapa pun nominalnya.
Juru parkir dadakan akan muncul seperti jamur, biasanya pas di peak season. Jangan harap bisa parkir motor di alun-alun, yang notabene halaman rakyat, dengan seribu rupiah, seperti aturan resminya. Hal sama juga terjadi di hampir semua obyek wisata. Bahkan di minimarket yang jelas-jelas memasang papan “Parkir Gratis” pun kita tak luput.
Rakyat resah? Iya. Hanya tak tahu ke mana harus mengadu. Ketika mereka mengadu, apakah aman? Di medsos, jelang lebaran kemarin bertebaran, keluhan parkir di Pasar Ajibarang. Dan hanya puas berteriak di sana. Tak ada solusi dari penguasa setempat. Lebih jauh di sini akan banyak sekali penyimpangan. Berapa jumlah mobil atau motor parkir dalam sehari, sebulan, setahun? Berapa karcis yang dikeluarkan? Entah.
Dipahami, bahwa kebutuhan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian memang sangat minim. Di sinilah tangan “negara” harusnya tampil memberi solusi.
Penulis: Rangga Sujali
