Panglima TNI Yudo Margono meyakini Presiden Joko Widodo sebagai panglima tertinggi, tidak akan memberikan perintah yang melanggar hukum dan bertentangan dengan aturan. Dia menegaskan akan bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dan tidak akan melenceng ke arah yang negatif.
“Ya enggak mungkin lah Pak Presiden memerintahkan melanggar hukum, kan enggak mungkin,” kata Yudo di Kompleks DPR Senayan, Selasa (7/11/2023).
Pernyataan itu disampaikan Yudo merespons pertanyaan dari Wakil Ketua Komisi I DPR dari fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto.
Saat rapat kerja, Utut mempertanyakan kesanggupan Yudo Margono menolak perintah Presiden jika berlawanan dengan hukum dan mengandung kepentingan pribadi.
Menurut Utut, tensi politik makin tinggi dan menanas menjelang Pemilu 2024. Dia memperkirakan bakal banyak gesekan kepentingan yang harus dihadapi prajurit TNI.
“TNI selama ini netral. Panglima TNI bosnya siapa? Presiden. Presiden sebagai panglima tertinggi bilang A, sanggup enggak bapak menolak kalau perintah itu melawan hukum? Pak Kasad sudah disuratin bakal jadi menurut yang saya dengar bakal jadi calon panglima. Bapak juga mesti latihan ini akan bapak akan menjadi panglima di saat turbulensi. Hari-hari ini bukan hari-hari yang biasa, banyak anomali politik,” ujar Utut saat rapat kerja bersama Panglima TNI, Selasa (7/11/2023).
Utut mengusulkan pembentukan Panja Netralitas TNI di Komisi I DPR. Dia menilai, masalah netralitas ini menjadi penting dan berpengaruh pada kinerja TNI.
