indiebanyumas.com, Fokus Utama– Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) menandatangani surat izin impor beras sebanyak 500.000 ton. Dengan izin ini, Bulog bisa mengimpor beras saat dibutuhkan.
“Saya sudah teken surat perintah dari Menko (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian), dari Bulog meminta agar segera diizinkan impor, maka saya sudah beri izin untuk impor datangkan beras sebanyak 500.000 ton kapan pun diperlukan. Sekarang sudah dipesan,” kata dia di Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Rabu (7/12/2022).
Dia menuturkan, sebelumnya tak setuju rencana impor beras. Bahkan dia juga menolak rapat dua kali membahas hal tersebut lantaran data Kementerian Pertanian menunjukkan stok beras mengalami surplus.
“Rapat dua kali saya tolak, karena datanya surplus,” ujarnya.
Namun, setelah dilakukan rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah kementerian dan lembaga pangan terkait yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) terungkap stok beras di Bulog menipis. Di sisi lain, Bulog diminta untuk menyiapkan beras sebanyak 1,2 juta ton hingga akhir tahun ini.
Mendag menambahkan, dia juga diminta untuk mendampingi Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo melakukan verifikasi stok beras di lapangan. Namun, setelah ditambah enam hari kerja, stok beras tidak bertambah.
“Saya diminta untuk mendampingi Mentan untuk membeli beras, ditambah enam hari kerja belum dapat, stok beras kita lama-lama menipis,” ucapnya.
Karena alasan tersebut, akhirnya dia mengizinkan untuk melakukan impor beras.
“Akhirnya diputuskan kita harus menambah cadangan Bulog tapi harus membeli di luar negeri,” kata Mendag.
Disingung kapan beras impor akan datang, dia mengaku tak tahu. Pasalnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang mengurusi hal tersebut.
“Saya enggak tahu. Yang tahu itu Bulog dan Bapanas. Nanti kita rapatkan lagi,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi, menyatakan, cadangan pangan pemerintah (CPP), khususnya beras, berada di posisi yang perlu ditop-up sebagai instrumen stabilisasi gejolak harga dan untuk mengantisipasi kondisi darurat.
“Cadangan pangan ini harus ada dan tidak dikeluarkan secara bebas, hanya digunakan untuk beberapa kegiatan Pemerintah,” ujar Arief
usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/12/2022).
Ia menjelaskan, stok beras dari luar tersebut hanya dipergunakan pada kondisi tertentu seperti, penanggulangan bencana, intervensi harga jika diperlukan dan beberapa kegiatan pemerintah lainnya.
“Penggunaannya akan diawasi secara ketat, untuk memastikan tidak masuk ke pasar,” jelasnya.
Arief memastikan, Beras ini tidak akan mengganggu beras petani, karena hanya digunakan untuk kegiatan pengendalian harga dan pemenuhan pangan di tengah kondisi darurat/bencana melalui Perum Bulog.
“Kita pastikan betul beras komersial ini tidak akan mengganggu beras dalam negeri produksi petani. Pemerintah berpihak penuh kepada para petani lokal, sehingga keberadaan cadangan ini akan dijaga agar tidak merusak harga beras petani. Kita juga secara konsisten terus memantau dan menjaga harga penyerapan gabah/beras lokal di tingkat petani tetap wajar. Misi kita mewujudkan petani sejahtera, pedagang untung, masyarakat tersenyum,” ujarnya.
Beras komersial ini merupakan persediaan akhir tahun ini sampai menunggu panen raya pada Februari-Maret 2023.
“Kita siapkan pada Februari-Maret 2023 agar Bulog dapat menyerap saat panen raya tiba untuk men-top up stoknya kembali sampai dengan 1,2 juta ton, hal ini diperlukan dalam rangka menjaga floor price di tingkat petani, dan berikutnya dikeluarkan pada saat produksi beras berkurang di akhir tahun,” ungkapnya.
Arief menambahkan, pemenuhan cadangan beras ini tidak serta-merta menunjukan produksi beras nasional tidak mencukupi. Ia mengapresiasi hasil produksi beras nasional tahun ini yang terbilang surplus sekitar 1,7 juta Ton berdasarkan KSA Badan Pusat Statistik (BPS).
Produksi beras nasional Januari-Desember 2022 diproyeksikan sebesar 31,90 juta ton. Sementara kebutuhan beras nasional tahun 2022 sekitar 30,2 juta ton, sehingga diproyeksikan mengalami surplus beras sekitar 1,7 juta ton.
Menurutnya, Indonesia dalam periode pemerintahan Presiden Jokowi telah berhasil mencapai swasembada beras, mengingat berdasarkan ketetapan FAO tahun 1999, suatu negara dikatakan swasembada jika produksinya mencapai 90 persen dari kebutuhan nasional.
“Produksi beras nasional dalam kondisi baik, yang mau kita jaga adalah stok Beras di Bulog. Adapun, saat ini ketersediaan stok beras Bulog sebesar 503 ribu ton, yang terdiri dari 196 ribu ton atau 39 persennya merupakan stok komersial dan 306 ribu ton atau 61 persen merupakan stok CBP,” ungkapnya.
