Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah anggapan yang menyebut Indonesia hanya mengeruk kekayaan Papua untuk menyubsidi wilayah lain.
Sebaliknya, Mahfud menyebut Papua selama ini disokong oleh pendapatan dari wilayah lain di Indonesia. Hal ini bisa dibuktikan dari pajak, cukai, dan belanja negara yang dikeluarkan pemerintah untuk Bumi Cendrawasih.
“Tidak benar, kekayaan Papua itu bisa diukur dari pajak terhadap eksploitasi kekayaan alam. Pajak cukai dibanding dengan belanja yang dikeluarkan,” kata Mahfud saat menggelar Rapat Kerja dengan DPD RI, Selasa (25/5).
Mahfud merinci setiap tahunnya pemerintah bisa mengeluarkan dana hingga Rp46 triliun untuk menyokong Papua. Sementara, pendapatan dari pajak dan cukai yang didapat dari Papua hanya Rp12 triliun.
“Jadi kira-kira ya hampir hanya seperempatnya,” kata dia.
Tak hanya itu, pendapatan yang lebih kecil dari cukai dan pajak pun diperoleh di Papua Barat, yakni Rp5 triliun. Sementara, yang dikeluarkan pemerintah untuk provinsi ini setiap tahunnya mencapai Rp19 triliun.
“Jadi isu-isu itu enggak benar, belanja pemerintah pusat terhadap Papua itu ya empat kali lipatnya; 75 persen-nya, sehingga tidak heran jika ada hitungan belanja per kepala rakyat Indonesia [perbandingannya] untuk Papua itu 17 kali lipatnya,” kata dia.
Dalam kesempatan itu, Mahfud juga menyebut saat ini negara-negara luar yang tergabung dalam berbagai organisasi serupa PBB pun tak pernah ada yang membahas perihal kemerdekaan Papua.
Isu terkait penghisapan secara ekonomi atau eksploitasi ekonomi Papua oleh Indonesia pun klaim Mahfud tak pernah ada.
Meski begitu, dia tak memungkiri isu terkait pelanggaran HAM hingga perusakan alam masih kerap dibahas oleh negara lain terkait Indonesia dan Papua.
“Kalau di luar negeri sebenarnya enggak ada isu pengisapan [Papua] secara ekonomi. Yang berkembang di luar negeri justru isu misal pelanggaran HAM, perusakan alam. Isu kemerdekaan juga sudah enggak ada di luar negeri,” pungkas dia. (tst/arh)
