Banyumas, indiebanyumas.com – Pelaksanaan distribusi bahan pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam program Bansos Sembako pada akhir tahun 2021 mendapat perhatian serius dari Pemkab Banyumas. Hal itu tak lain disebabkan karena banyak keluhan dari elemen masyarakat berkaitan dengan kualitas komoditi bahan pangan yang diterima KPM hampir di seluruh wilayah di Kabupaten Banyumas.
“Dari hasil monitoring kami di sejumlah wilayah, memang benar didapati komoditi bahan pangan dalam paket Sembako yaitu beras yang seharusnya tidak diberikan kepada KPM karena kualitas yang tak layak,” kata Ketua DPRD Kabupaten Banyumas, dr Budhi Setyawan.
Ketua DPC PDI Perjuangan Banyumas ini menghimbau secara tegas supaya masyarakat penerima saat itu, tidak perlu takut untuk mengembalikan beras yang mereka terima kepada agen.
“Saat itu kami langsung meminta masyarakat atau KPM untuk mengembalikan beras tersebut, dan wajib untuk diganti dengan barang yang benar,” katanya.
Temuan adanya beras berkualitas buruk yang awalnya menjadi viral terjadi di Kecamatan Sokaraja, juga beberapa wilayah yang tak jauh dari sana. Dalam unggahan di sejumlah WhatsApp Grup, tersebar foto beras yang secara fisik terlihat sudah menguning seperti barang lapuk. Bahkan, muncul penyebutan ‘Beras Ampyang’ karena fisik beras hampir mirip dengan bentuk ampyang yang terbuat dari nasi yang sudah dinanak lebih dari satu hari lalu dijemur dan digoreng.
“Ini menjadi perhatian serius agar jangan sampai masyarakat yang merugi karena menerima bahan pangan yang seharusnya berkualitas baik,” kata dr Budhi.
KPM Seharusnya Bebas Memilih E Warong
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsospermandes) kabupaten Banyumas, Ir Widarso MM berharap ada formula baru agar kejadian seperti dalam proses distribusi akhir tahun lalu seharusnya tidak sampai terjadi.
“Formula membangun sistem untuk teknis pelaksanaan itu dituangkan dalam Pedum, merevisi Pedum sebelumnya. Kami sangat berharap tahun ini ada perbaikan pedum yg lebih mudah dlm pelaksanaan di lapangan, lebih operasional sehingga pengalaman terjadinya komoditas yang kualitasnya dibawah standar tdk terjadi lagi,” katanya.
Formula apa yang menurut Widarso akan menjadi ideal untuk menghindari terjadinya masalah kualitas?
Widarso mengatakan aturan yang tertuang dalam Pedum atau pedoman umum sebagai acuan teknis distribusi Bansos Sembako mengatur setiap KPM diploating mengambil paket Sembako ke E Warong tertentu.
“Nah ini salah satu yang harus direvisi, yaitu kebebasan KPM untuk memilih E Warong mana saja untuk mengambil paket Sembako, tentu saja ke e warong yang terdapat mesin EDC,” kata Widarso.
Electronic Data Capture atau disingkat EDC adalah sebuah alat penerima pembayaran yang dapat menghubungkan antar rekening bank. Mesin ini sendiri diterbitkan oleh perbankan dan dapat terkoneksikan dengan server perbankan. Pada umumnya, EDC memiliki bentuk seperti telepon genggam model lama dengan layar yang kecil. Mesin ini pastinya harus dimiliki oleh setiap e Warong yang ditunjuk sebagai mitra dari bank penyalur.
Di Banyumas, bank penyalur yang mendistribusikan saldo kepada rekening KPM adalah Bank Mandiri. Adapun di daerah lain seperti Purbalingga, Banjarnegara dan Cilacap, bank penyalur yang ditunjuk adalah BRI.
Angga Saputra