FOKUS – Koalisi Rakyat Banyumas (KRB) menyampaikan pernyataan sikap terkait dugaan penyimpangan anggaran di Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Jatimakmur, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, pada Tahun Anggaran 2023–2024. Kasus ini kini menjadi perhatian publik.
Ketua Umum KRB, Setya Adri Wibowo SH MH, menegaskan bahwa pihaknya mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) di tingkat pusat dan daerah, serta DPR RI, DPRD, dan pimpinan partai politik untuk bertanggung jawab secara etis terhadap perilaku kader mereka, sesuai amanat undang-undang.
Berikut poin-poin tuntutan KRB terkait kasus Bumdesma Jatimakmur:
- Kejaksaan Agung RI melalui Kejari Purwokerto diminta segera menindaklanjuti dugaan penyimpangan anggaran dan menetapkan pihak yang bertanggung jawab.
- Kapolri melalui Polda Jawa Tengah didorong untuk memproses laporan masyarakat terkait dugaan pengancaman yang berkaitan dengan perkara tersebut.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menyelidiki dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik di Kabupaten Banyumas.
- Pimpinan partai politik di tingkat pusat dan daerah diminta mengevaluasi serta menonaktifkan wakil rakyat yang terindikasi terlibat.
“Kami berdiri bersama rakyat yang terus berjuang menyuarakan aspirasinya. DPR RI, DPRD, dan pimpinan partai politik, baik pusat maupun daerah, jangan bersikap acuh tak acuh terhadap tuntutan rakyat,” tegas Setya Adri.
KRB Soroti Isu Nasional: Demokrasi Harus Dijaga
Selain menyoroti persoalan daerah, KRB juga menyampaikan sikap terhadap dinamika nasional, khususnya terkait kebebasan berekspresi dan hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan aspirasi.
KRB menilai bahwa gelombang demonstrasi yang terjadi belakangan ini merupakan kelanjutan semangat reformasi dan bukti hidupnya demokrasi, meski kerap diwarnai risiko besar.
Adapun sikap KRB terhadap isu nasional sebagai berikut:
- Mendesak Kapolri menindak tegas pelaku yang menyebabkan korban jiwa dalam aksi unjuk rasa pada 28 Agustus 2025.
- Meminta anggota dan pimpinan DPR RI menghentikan pernyataan provokatif yang tidak menunjukkan empati terhadap jeritan rakyat.
- Mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tetap menyuarakan aspirasi secara kondusif dan menghindari tindakan anarkis.
- Mendesak DPR RI merespons langsung tuntutan rakyat, bukan hanya menyerahkannya kepada aparat keamanan.
- Meminta DPR RI menyampaikan pernyataan tertulis sebagai komitmen memperbaiki sikap dan moralitas sebagai wakil rakyat.
- Mendesak pimpinan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai NasDem menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas perilaku kadernya yang dinilai tidak berempati, serta melakukan pemecatan.
- Menuntut DPR RI mencabut seluruh keputusan, termasuk terkait tunjangan anggota DPR RI, yang dinilai menyulut kemarahan publik dan memicu aksi unjuk rasa. (Tim Redaksi)
