BANYUMAS, Indiebanyumas.com – Setelah dua desa di wilayah selatan Kecamatan Cilongok yaitu di Desa Sudimara dan Desa Batuanten yang justru mengalami krisis akibat hasil panen yang tidak dibeli untuk pemenuhan kebutuhan dalam program Bansos Sembako, ungkapan sama juga disampaikan petani di wilayah Desa Gununglurah. Mereka mengaku selama program Bansos Sembako bergulir, tidak satupun tengkulak melirik hasil panen mereka karena dianggap mahal dengan kualitas yang memang bagus.
Tokoh masyarakat Desa Gununglurah, Soleman mengungkapkan, ia mendengarkan keluhan dari petani dari yang mulai ratusan kilo sampai yang punya rice mill, mereka mempertanyakan kenapa hasil panen lokal tidak dilirik oleh pembeli untuk kebutuhan memenuhi program Bansos Sembako di desanya. “Bahkan, jika mau dihitung hasil panen di desa kami bisa unuk memenuhi dua desa, mengerankan karena tidak dibeli. Mungkin karena kualitasnya bagu sehingga mahal, walhasil mereka akhirnya mengikuti arus dengan menjual sekenannya,” kata Soleman.
Menanggapi hal ini, Tokoh Masyarakat Cilongok Yudo F Sudiro SH MH pun merasa geram. Dia tak habis pikir kenapa sampai setega itu para tengkulak baik yang dari lokal maupun dari luar wilayah Cilongok bisa berlaku demikian. Padahal, jika hasil panen dari petani dengan kualitas bagus dibeli dengan harga standard saja, para suplier masih tetap mengantongi keuntungan.
“Saya paham betul untuk program Bansos Sembako, membeli gabah dari petani lokal memang tidak akan menghasilkan keuntungan besar. Tapi seberapa sih keuntungan yang diinginkan? Tonase unuk pengadaan beras jika dihitung semisal 170 KPM dikalikan 10 Kg beras sudah berapa?,” kata Ketua MPC Pemuda Pancasila Banyumas yang secara sah merupakan warga kecamatan Cilongok ini.
Koordinator Kelompok Usaha Marhaen Cilongok, Purwoko mengatakan, selain kedua desa dirinya sudah menerima sedikitnya 4 desa lain berkaitan dengan komoditi lokal terutama beras yang terindikasi dimonopoli oleh satu suplier.
“Kalau yang sudah pasti kami menerima data keluhan langsung dari petani ada di dua desa. Adapun di empat desa lainnya, ketika kami menawarkan diri untuk bekerjasama dengan kami yang sedang merintis usaha sebagai ‘wonge dewek’, para kepala desa menyambut antusias. Wajar, apalagi kebanyakan kawan kepala desa di sini bukan orang yang anti terhadap sistem ekonomi Berdikari dimana di dalamnya terkandung makna gotong royong,” tegasnya.
Purwoko mengaku tidak akan mundur untuk memperjuangkan komoditi petani lokal. Selain itu, ada yang ia sampaikan berkait dengan usaha untuk ikut mengisi komoditi beras memperoleh dukungan dari aparatur pemerintah desa. “Silahkan cek, ini baru 6 kepala desa. Mereka jelas menginginkan konsep pemberdayaan seperti yang kami tawarkan, terlepas dari kerugian yang dialami petani lokal. Kami berdiri di jalur yang tepat, dan tak akan mundur ketika harus berhadapan dengan kartel atau apapun,” tandasnya.
Penasihat LSM Pijar dan Banyumas Anti Korupsi (Batik) Banyumas, Suherman menyatakan, pemerintah sudah seharusnya hadir ketika mengetahui kondisi yang terjadi di lapangan, sudah sangat tidak fair seperti apa yang dialami di Cilongok.
“Sudah sangat pantas apabila agen khusunya yang sudah mengetahui petani di desanya merintih, dan ada elemen lokal yang melakukan gerakan untuk melindungi tetapi masih menolak, mereka segera dicabut saja ijin usaha e warongnya. Bahkan, jika ada indikasi terjadi keterlibatan paguyuban e warong maka harus segera difollow u,” tegas mantan Ketua DPRD Banyumas ini.
