Aan Rohaeni & Tim Litbang Kantor ARR
Fenomena tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Kabupaten Banyumas terus menjadi sorotan. Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2024, Ketua DPRD mendapat tunjangan perumahan sebesar Rp42,6 juta per bulan, wakil ketua Rp34,6 juta, dan anggota Rp23,6 juta. Selain itu, mereka juga menerima tunjangan transportasi senilai Rp13–14,5 juta per bulan. Jika ditotal, beban APBD untuk dua pos ini menembus lebih dari Rp22 miliar setiap tahun.
Bandingkan dengan kondisi nyata di Purwokerto. Rumah tipe menengah seluas 120 meter persegi bisa disewa dengan harga Rp45–50 juta per tahun, atau sekitar Rp4 juta per bulan. Artinya, tunjangan yang diterima anggota dewan 3–5 kali lipat lebih besar dari harga pasar sewa rumah. Angka ini jelas tidak sejalan dengan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas yang seharusnya menjadi dasar regulasi tunjangan.
Kesenjangan ini semakin terasa ironis jika melihat APBD Banyumas 2025. Dana belanja tak terduga untuk penanggulangan bencana hanya Rp2,5 miliar—jauh lebih kecil dari anggaran tunjangan perumahan DPRD yang mencapai Rp15 miliar setahun. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, rakyat dipaksa berhemat, sementara wakil rakyat justru hidup nyaman dengan fasilitas negara.
Fenomena Banyumas hanyalah satu contoh kecil dari praktik di tingkat nasional. Hampir di semua daerah, DPRD memiliki pola serupa: menaikkan tunjangan dengan dalih kepatutan, tanpa transparansi appraisal harga pasar.
Ironisnya, seluruh fraksi di DPRD biasanya kompak saat membicarakan fasilitas diri sendiri, meski kerap berseberangan tajam dalam isu lain. Inilah yang oleh ilmuwan politik disebut cartelization of parties: partai-partai bersepakat menjaga rente politik mereka.
Bagaimana dengan negara lain? Di Amerika Serikat, anggota Kongres memang bergaji besar (sekitar Rp2,8 miliar per tahun), tetapi mereka tidak mendapat tunjangan rumah. Banyak yang harus menyewa apartemen sendiri, bahkan ada yang tidur di kantor. Di Inggris, anggota parlemen hanya boleh mengklaim biaya sewa atau transportasi dengan bukti, dan seluruh datanya dipublikasikan secara online setelah skandal 2009. Di Jerman dan Jepang, gaji pokok wakil rakyat memang tinggi, tetapi tunjangan rumah hampir tidak ada. Transparansi dan pengawasan independen menjadi norma.
Indonesia berbeda. Tunjangan wakil rakyat sering kali jauh melebihi standar harga setempat, tanpa appraisal independen dan tanpa keterbukaan kepada publik. Akibatnya, jarak antara wakil rakyat dan masyarakat semakin lebar, kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif pun terus tergerus.
Pertanyaan masyarakat pun muncul: apakah tunjangan fantastis ini benar-benar untuk menjaga martabat lembaga, atau sekadar mempertebal kantong politisi?
Sudah saatnya mekanisme penetapan tunjangan DPRD dievaluasi. Appraisal independen harus diterapkan, hasilnya diumumkan terbuka, dan setiap rupiah uang rakyat wajib dipertanggungjawabkan. Wakil rakyat seharusnya memberi teladan dalam berhemat, bukan justru memperlihatkan jurang kemewahan.
Jika tidak, jargon “demi kepatutan dan kewajaran” hanya akan terdengar sebagai satire: rakyat cukup puas dengan kontrakan sederhana, sementara wakil rakyat hidup di rumah mewah yang dibayar dari keringat rakyat.
