JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) tengah menyiapkan bantuan sosial (Bansos) Pangan Non Tunai (BPNT) ke 18,8 juta penerima dan Program Keluarga Harapan (PKH) ke 10 juta penerima selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 3 Juli – 20 Juli 2021.
“Kami memastikan, berbagai permasalahan data penerima bansos sudah diselesaikan pemerintah. Permasalahan itu menyangkut nama penerima bansos di data bank yang tidak sinkron dengan nama di Nomor Induk Kependudukan (NIK),” kata Menteri Sosial Tri Rismaharini, Jumat (2/7).
Selain itu, kata Risma, permasalah lainnya lagi berkaitan dengan data penerima yang namanya hanya dua kata, padahal data bank membaca seharusnya minimal tiga kata, dan lainnya.
“Soal data penerima bansos sudah dibersihkan kemarin, tapi ada 3,6 juta yang ‘nyangkut’ di bank dan tadi sudah di-clear-kan dalam rapat,” ujarnya.
Di sisi lain, Risma mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran tambahan senilai Rp2,3 triliun untuk dua kali penyaluran bansos selama PPKM Darurat.
Selain itu, persiapan dana juga disertai dengan pengawasan yang lebih ketat, misalnya memantau struk belanja bansos apakah untuk kebutuhan pokok atau yang lain.
“Sebetulnya ada total tambahan sebesar Rp6 triliun untuk penyaluran selama dua bulan, tapi kita masih punya uang spare sebanyak Rp3 triliun sekian,” pungkasnya. (der/fin)
