Prof. Yudhie Haryono PhD
Presidium Forum Negarawan
Stuck. Siang yang romantis. Di salah satu kafe sekitar Menteng. Kami meriung, silaturahmi dan mengumpulkan gagasan sambil bertukar tenaga. Sebab, menikmati republik volatil, butuh berkilo keikhlasan dan fokus yang tak gratis.
Kami mengundang 11 pemikir republik untuk merefleksikan sekaligus memproyeksikan “program kembali ke konstitusi asli.” Satu tema besar pasca reformasi yang naik turun seirama nasib rakyat banyak. Tentu ini tantangan besar dan tak mudah dijilid dalam satu sendok gula-kopi di pagi hari.
Hasil riset media dari Nusantara Centre (2025) memberi petunjuk bahwa isu ini belum viral karena lima hal. 1)Penentangnya masih banyak dan sedang berkuasa; 2)Belum beredar di rakyat banyak; 3)Beredar di kalangan akademik patriotik; 4)Terpecah dalam pemahaman; 5)Terdesentralisasi minus tersentralisasi.
Tentu saja, perang asimetrik ini tak mudah dipahami. Padahal hasilnya clear and clean: kita terjajah. Mengapa? Karena bernegara Pancasila itu berkonstitusi asli. Jika itu diganti atau dipalsukan, maka robohlah rumah republik pancasila ini. Sungguh, tak mungkin dahsyat sebuah negara yang konstitusinya tidak menjiwai jati dirinya.
Atas alasan itu, amandemen konstitusi 2002 disebut konstitusi palsu, karena namanya sama tetapi isinya berbeda. Para pengamandemen itu telah menggantinya menjadi UUD-2002. Sadar maupun tidak, merekalah kolaborator dan pengkhianat kemanusiaan serta musuh negara pancasila.
Mereka berargumen bahwa UUD-2002 tetap terdiri dari 16 Bab seperti konstitusi asli. Padahal, cuma ada 15 Bab, karena bab IV-nya kosong tanpa isi. Mereka tidak cermat dan menunjukkan “tidak memahami ditipu” oleh lembaga-lembaga penghancur negara.
Saat bersamaan mereka berkata UUD-2002 terdiri dari 37 pasal. Padahal, ada 100 lebih pasalnya, karena pada setiap pasal ada cabang-cabang yang diberi tanda a, b, c dst. Ini proses editorial yang tak canggih karena “cuma terima amplop tanpa membacanya.”
Banyak pasal mereka perkosa kalimatnya demi “golongan tertentu.” Misalnya pasal 1, 6, 7, 22, 33 dll. Pemerkosaan kalimat itu menyebabkan berubahnya subjek: dari rakyat ke parpol dan oligarki. Bahkan, SDA yang seharusnya diperuntukkan bagi sebesar-besar kesejahteraan rakyat dirubah menjadi milik pribadi, swasta, korporasi dan oligarki.
Lalu, mereka juga menghilangkan substansi musyawarah mufakat diganti voting sehingga bertentangan dengan pancasila sila ke-4 yang berbunyi: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.”
Yang paling krusial, mereka merubah arsitektur politik tata negara majelis (MPR). Lembaga ini dirubah secara radikal, struktural, subtansial, fungsional perannya menjadi lembaga tinggi negara yang tidak bisa mengontrol presiden dan tidak menyusun haluan dan program negara (GBHN).
Akibat hilangnya GBHN, kita kehilangan arah jangka panjang dan kehilangan cara mencapai tujuan bernegara pancasila. Laksma Salim (2026) menyebut, “karena negara tidak punya haluan maka tiap-tiap dari kita sendiri maupun institusi negara, bertahan hidup dengan caranya sendiri. Negeri ini tidak diciptakan untuk memusuhi negara lain akan tetapi bunuh-bunuhan dengan teman sendiri.”
Ujungnya kita hidup dengan visi misi presidensil yang cacat gender, agama dan teritorialisme. Lalu, hiduplah kita kini di puncak zaman amoral dan feodal. Zaman yang penuh distraksi, kontradiktoris dan godaan. Pemimpin rusak, khianat, dajjal, psikopat dan rakus hadir dan berkecambah di mana saja.
Di negara pancasila palsu, warga negaranya mentradisikan tipu menipu sehingga menghasilkan pemimpin palsu yang memproduksi janji palsu dan program palsu. 24 tahun kita hidup dalam konstitusi palsu yang melahirkan pemimpin palsu, APBN palsu, program palsu, aparatur PNS palsu, ijazah palsu, pernikahan palsu, aktifis-politisi palsu, plus serdadu palsu.
Singkatnya, hobi elite kita kini menjajah bangsa sendiri dengan membuat segala sesuatu menjadi ribet, palsu, ruwet, njlimet, seret, mbulet, birokratis, renteniris, sogokan, bahlul, dungu dan tipu-tipu. Tradisinya shadow economic dan illegal money-import export complex. Filisofinya, “menjadi rentenir adalah aku.” Sebab itu, aku memimpikan rentenirisme sejak dari pikiranku. Rentenirisme dariku harus melahirkan keputusasaan, energi negatif, ketidakberdaulatan serta keserakahan tanpa batas.
Saat bersamaan, elite negeri ini bersekutu dengan asing, aseng, asong memerangi dan menjajah bangsa lemah, rakyat kita sendiri dengan senjata, ide, UU dan pemikiran jahatnya.
Para penjajah mengirimkan pesawat pembom, tentara bayaran, peneliti, agen, penghasut, mata-mata, beasiswa, seminar, pelatihan, film, dan lainnya untuk menyebarkan ide pasar bebas, pluralisme, demokrasi, ham, kkn, lesbianisme dan lainnya untuk menghancurkan pikiran dan kehidupan asli kita. Ya, wajah orientalis, neoliberalis dan iblis itu begitu nyata setelah konstitusi kita dikudeta.
Apa solusinya? Tobat nasional dan kembali ke konstitusi asli. Tanpa pancasila dan jati diri serta pikiran konsensus para pendiri republik, kita dikutuk semesta; kits dijajah politiknya, ekonominya, kebudayaannya. Bahkan kita dihancurkan ipoleksosbudhankamnya. Dus, kembali(lah) ke konstitusi asli atau dijajah (kembali). Kini, bukan nanti.
Menjelang asar, setelah menuntaskan ide dan rencana besar, kami semua: Ichsanuddin Noorsy, Salim, Kirdi Putra, Perintis Gunawan, Pontjo Sutowo, Hatta Taliwang, Rora Berlian, Prijanto, Nur Ridwan, Abdul Malik saling bersalaman untuk pulang dan membawa optimisme. Pada republik, kami berjanji, berbakti, dan mengabdi.(*)
